Monday, November 20Kita mulai dari sini...

Mangkir Dari UUD 1945 Asli, Bangsa Indonesia Makin Terjajah

Oleh: Ilham Oetomo, Aktivis UI

Pada hari hari ini, di era globalisasi ini, tingkat apatisme rakyat Indonesia terhadap nilai-nilai kebangsaan telah luntur. Sejarah bangsa sendiri pun telah dilupakan. Nilai persatuan bangsa Indonesia pun mulai pudar. Nasionalis malah disebut fasis. Bahkan masih banyak orang yang tidak mengerti apa itu pancasila. Padahal itu adalah (philosofische grondslag) Atau dasar dari segala hukum dan ideologi Negara. Filosofi dasar inilah yang seharusnya menjadi “Weltanschauung” (pandangan hidup) bangsa Indonesia mencapai cita-citanya.

Singkatnya, sejarah kebangkitan bangsa Indonesia dimulai pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Karena pada hari itulah untuk pertama kali bangsa Indonesia yang tadinya terpisah pisah perjuanganya, seperti Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Java, Jong Islam dan jong-jong lainya (Pemuda) bersatu dan bersumpah bahwa mereka adalah satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Sejak saat itulah semua pejuangan adalah satu, yaitu perjuangan bangsa Indonesia. Sejak saat itu pula, perjuangan kemerdekaan yang tadinya beratus tahun sulit tercapai, dalam kurun 17 tahun langsung terealisasi dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Maka seharusnya sejak saat itu juga tidak ada lagi perjuangan yang mengatasnamakan agama, ataupun suku tertentu. Minoritas ataupun mayoritas seharusnya tidak ada hubunganya, karena semua dipandang adil dan sejajar sebagai sebuah kesatuan Bangsa. Yaitu bangsa Indonesia. Dan perjuangan kita sekarang adalah perjuangan bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar Negara telah disetujui oleh segenap rakyat Indonesia pada masa itu melalui permusyawaratan dan perwakilan rakyat pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Para pendiri bangsa telah menggali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ingin memperjuangkan sebuah Republik yang bebas, tidak saja dari imperialisme kolonial tetapi juga dari sistem ekonomi kapitalisme dan politik liberalistik. Maka mereka juga merancang dan menetapkan UUD 18 Agustus 1945 sebagai dasar Negara (staatrecht) atau dasar konstitusi negara dalam menjalankan sistem tata negara. Dengan kata lain, jelas UUD 1945 adalah penjabaran langsung dari Pancasila. UUD 1945 adalah perpanjangan tangan dari Pancasila. Pancasila adalah ruh bangsa yang merasuki pembukaan UUD 1945 dan batang tubuhnya (raganya) yaitu pasal-pasal dalam UUD 1945 dan menjadi sebuah kesatuan.

Namun pada masa setelah Reformasi, tahun 1998,  UUD 1945 yang sejatinya adalah akta kelahiran bangsa Indonesia diubah dan dilakukan liberalisasi. “Amandemen” dilakukan sebanyak 4 kali dari tahun 1998 hingga tahun 2002. Dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun UUD kita telah diubah lebih dari 300%.  Naskah Asli UUD 1945 memuat 71 ketentuan, sedangkan pada naskah UUD Amandemen terdapat 199 ketentuan. Dari 71 ketentuan asli dari UUD 1945 hanya 25 ketentuan yang tidak diubah. Kebijakan Amandemen UUD kebanyakan menguntungkan pihak asing karena terjadi banyak liberalisasi terhadap UUD. Liberalisasi dalam bidang politik dan ekonomi khususnya. Memang Pembukaan UUD 1945 dipertahankan, namun isi batang tubuh telah diubah dan dijauhkan dari ruh dan jiwanya yaitu Pancasila. Sehingga tidak sesuai dengan cita-cita awal didirikanya bangsa Indonesia serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Padahal seluruh elemen bangsa Indonesia, entah apapun pejabat Negara maupun TNI/Polri, telah disumpah dan berjanji untuk setia kepada UUD 1945. MPR sebelum masa jabatnya telah disumpah untuk setia kepada UUD 1945 maka jelas mereka tidak berhak untuk mengubah bentuk akta kelahiran bangsa Indonesia tersebut. MPR hanyalah elemen perwujudan rakyat dalam Pemerintahan, mereka tidak berhak untuk mengubah dasar negara yang posisinya berada diatasnya dalam hirarki ketatanegaraan. Karena mengubah UUD 1945 sama dengan mengubah Pancasila.

Mari kita melihat negara lain contohnya Amerika. UUD mereka tetap sama dari sejak awal didirikanya Negara. Perubahan yang terjadi dimasukan dalam addendum tanpa mengubah (Staatrecht) atau hukum tata negara yang asli. Reformasi justru malah mengubur jati diri bangsa sendiri. Padahal Moh. Hatta pun mengakui Pancasila dan UUD 1945 adalah dasar negara yang paling modern. Demokrasi tidak serta-merta diterapkanya demokrasi liberal melainkan seharusnya demokrasi yang Pancasilais. Soekarno pernah menekankan bahwa demokrasi yang dicari bukanlah demokrasi barat—yang hanya menghadirkan kebebasan politik semata, melainkan sebuah “politiek economicshe democratie”, yakni sebuah tatanan politik yang mensyaratkan keterlibatan penuh rakyat dalam pengambilan keputusan berbasis musyawarah (MPR) dan sekaligus mendemokratiskan tatanan ekonomi dari proses penghisapan dan eksploitasi. Karena demokrasi liberal barat masih jauh dari ideologi yang sempurna. Sebagai contoh Yunani, bangsa pencetus demokrasi mengalami kebangkrutan dewasa ini. Amerika terpecah karena sistem demokrasi pemilihanya saat ini. Kita bangsa Indonesia malah mengagung-agungkan demokrasi yang cacat itu daripada jati diri kita sendiri yaitu Pancasila. Sistem demokrasi one man one vote kurang cocok dilakukan di Indonesia. Masih banyak rakyat yang tidak mengerti politik tetapi diwajibkan memilih. Terkadang mereka buta huruf. Atau tidak mengenal siapa saja calon yang harus dipilih. Keterlibatan Rakyat hanyalah menjadi pemain pembantu saat pemilu. Setelah itu rakyat lepas kontrol dan hanya menjadi penonton.

UUD amandemen tersebut yang kita berlakukan hari ini telah merusak sistem tata Negara bangsa Indonesia yang khas. Kedaulatan rakyat dalam menentukan jalan pemerintahan telah di kebiri. Dengan tidak adanya permusyawaratan rakyat perwakilan dalam membentuk GBHN (Garis besar haluan Negara). Presiden bebas melakukan kebijakan apa saja. Bahkan dengan amandemen siapapun di dunia ini boleh jadi Presiden di Indonesia. Padahal Negara Indonesia adalah untuk bangsa Indonesia. Bukan sekedar Warga Negara Indonesia, siapapun bisa jadi Warga Negara Indonesia, tapi tidak bisa jadi bangsa Indonesia.

Perlu diketahui Cina adalah satu satunya Negara yang memperbolehkan rakyatnya memiliki warga negara ganda dan mereka bebas menjadi Presiden Indonesia dengan UUD Amandemen ini. Bukankah itu berarti menghalalkan kembali penjajahan? Bagaimana jika bangsa Cina yang berwarga negara ganda itu masuk dalam pemerintahan Indonesia? Maka jangan heran kalau mereka akan sering melancarkan dan membantu bangsanya yang satu lagi itu dibanding bangsa Indonesia yang malah sering dirugikan.

Leave a Reply

%d bloggers like this: