Wednesday, October 18Kita mulai dari sini...

Indonesia Kebobolan, Inilah Fakta-Fakta Dibalik Amandemen UUD 1945

Oleh: Agus Mochtar

TAP MPR No IV/MPR/1983 tentang Referendum menyebut jelas, “Jika perubahan UUD 1945 harus didahului dengan meminta pendapat rakyat melalui referendum.” Tetapi dalam praktek, empat kali sudah UUD 1945 diamandemen pada tahun 1999, 2000, 2001 dan tahun 2002—sama sekali tanpa referendum!

Akibatnya, UUD baru tersebut menjadi jalan atas lahirnya sekitar 15 Undang-Undang baru yang justru pro asing bahkan anti-nasionalisme. Melalui pelemahan sistem kenegaraan, serangan halus dilancarkan, salah satunya mendorong lahirnya UU yang tidak pro Kepentingan Nasional NKRI (KENARI). Melalui produk perundang-undangan dan peraturan pemerintah, kekayaan bangsa ini lari keluar negeri dan aset-aset bangsa dengan mudah diakuisisi oleh korporasi-korporasi kepentingan Asing.

Artinya apa?

Kedaulatan negara telah dibajak oleh asing melalui dukungan kebijakan-kebijakan strategis segelintir elit politik di negeri ini, sehingga terjadi pelumpuhan sistem kenegaraan dari dalam negeri kita sendiri.

Sudah menjadi perbincangan yang cukup umum di kalangan masyarakat tentang keterlibatan Amerika Serikat dalam mengatur dan mempengaruhi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam penyusunan beberapa Undang-Undang terkait beberapa sektor strategis dan yang mempengaruhi  hajat hidup masyarakat Indonesia. Termasuk penyusunan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999-2002 lalu.

Menurut beberapa informasi, untuk penyusunan Amandemen Undang-Undang dasar, menurut rinciannya adalah sebagai berikut”

  1. Amandemen Pertama = US$ 95 Juta
  2. Amandemen Kedua = US$ 45 Juta
  3. Amandemen Ketiga = US$ 35 Juta
  4. Amandemen Keempat = US$ 25 Juta

Menurut hasil penelitian dari Global Future Institute, ternyata bukan dalam soal amandemen keempat UUD 1945 saja, sektor politik-hukum kita kebobolan. Pada tiga sektor strategis nasional yaitu Migas, Kelistrikan, dan Sumberdaya Air, kita juga kebobolan. Untuk penyusunan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, mendapat bantuan dari United States Agency for International development (USAID) dan Bank Dunia, dengan bantuan anggaran sebesar US$ 40 Juta.

Adapun untuk penyusunan Undang-Undang No.21 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan, para komprador kapitalis asing tersebut mendapat bantuan dari Asian Development (ADB) dengan anggaran sebesar US$ 450 Juta.

Untuk penyusunan Undang-Undang No.7 tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air, mendapat bantuan anggaran dari Bank Dunia sebesar US$ 50 Juta.

Alhasil, jargon NKRI harga mati pada kenyataannya hanya isapan jempol belaka. Kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dirusak oleh kepentingan Asing melalui para penghianat bangsa hanya dengan sedikit keringat.

Dengan demikian mengembalikan UUD 1945 yang Asli adalah sebuah harga mati untuk menyelamatkan Bangsa dan Negara Indonesia. Revolusi harus terjadi!!!

#KembaliKeUUD45Asli

 

**Fakta-fakta ini bisa dilihat pula dalam buku Perang Asimetris  Skema Penjajahan Gaya Baru karya M. Arief Pranoto dan Hendrajit.

Leave a Reply

%d bloggers like this: