Wednesday, December 13Kita mulai dari sini...

Hari Penentuan, Paslon Mana Yang Punya Program Lebih Unggul?

Pilkada serentak pun tiba. Hari ini orang-orang di mana daerahnya melaksanakan Pilkada serentak akan memilih siapa pemimpin administrasi pemerintahan daerah mereka untuk lima tahun kedepan. Layar kaca dan media sosial yang sebelumnya dipenuhi perang kampanye dari calon-calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebentar lagi berubah menjadi perang quick count,  hingga klaim kemenangan antar pasangan calon.

Pada masa Pilkada ini, seluruh wilayah di Indonesia dipenatkan dengan Pilkada DKI. Padahal yang melaksanakan Pilkada bukan hanya DKI. Patokannya, karena DKI ibu kota negara dan selalu menjadi tolak ukur daerah lainnya. Ditambah kasus hukum yang dilakukan Ahok  yang menjadi provokator pemecah belah rakyat Indonesia.

Kita sedikit renungkan berpijak dari calon-calon yang ada di DKI Jakarta (jika DKI Jakarta menjadi patokan). Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ada, selama periode masa kampanye terus menyuarakan program mereka. Namun ada satu hal yang paling fundamental justru luput dari semua pasangan calon tersebut.

Ketika semua berbicara dalam konsep kebhinekaan, berbicara Pancasila, serta program taktis dan strategis kebijakan,  tapi mereka tidak berbicara UUD 18 Agustus 1945 sebagai cita-cita dan rel perjuangan bangsa Indonesia. UUD 1945 adalah aturan dasar konstitusi dalam penentuan kebijakan-kebijakan publik  itu. Sehingga semua program kerja apapun tidak boleh melenceng dari UUD 18 Agustus 1945. Sebab, Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945 (sebelum amandemen) adalah satu paket arah berbangsa yang implementasinya tidak dapat dipisahkan. Ini bukti bahwa semua calon yang ada mungkin ternyata tidak mengerti betul tentang apa yang dihadapi bangsa Indonesia hari ini, sejak reformasi..

Dalam kesempatan pertemuan tim redaksi  Revolusi Total dengan Prof. Dr. Kaelan, M.S., Guru Besar Filsafat UGM (7/02/2017) di Jakarta, beliau menilai bahwa kondisi krisis kebangsaan ini sudah semakin diujung tanduk. Konflik-konflik horizontal makin marak, kondisi kesejahteraan rakyat semakin tidak diperhatikan hingga tidak menemukan penyelesaian. Ini terjadi tidak lain karena sistem ketatanegaraan negara kebangsaan kita telah diacak-acak lewat sebuah amandemen UUD 1945 yang terjadi di tahun 1999-2002.

“Amandemen UUD,  jika ditelaah dan direnungkan secara mendalam maka kita akan mendapati sebuah inkonsistensi dan inkoherensi di dalam UUD hasil amandemen tersebut”, sebutnya.

“Pancasila, pembukaan UUD, isi UUD 1945 adalah sebuah satu kesatuan organis yang implementasinya tidak dapat dikerjakan secara terpisah. Maka sudah jelaslah langkah untuk mengembalikan jalur perjuangan bangsa adalah kembali ke UUD 1945 Asli. Namun memang pasti banyak tantangannya”, pungkasnya.

Sehingga percuma berbicara program apapun, kalau sebenarnya semua pasangan calon  Gubernur dan Wakil Gubernur yang ada ternyata tidak mengerti akar permasalahan yang terjadi akibat sistem sistem ketatanegaraan negara kebangsaan kita telah diacak-acak lewat sebuah amandemen UUD 1945 yang terjadi di tahun 1999-2002. Jadi, pijakan konstitusi mana yang mereka pakai dalam menentukan sebuah program kerja dan kebijakan publik???

Namun hari ini lagi-lagi menjadi penentu setiap perkembangan daerah untuk lima tahun kedepan. Dengan demikian dalam perjalanannya masyarakat berharap terpilih pemimpin yang jujur serta amanah dalam menjalankan jabatannya. Sehingga tentu saja dalam perjalanannya diharapkan muncul pemimpin yang berani berbicara dan bertindak nyata untuk mengembalikan rel perjuangan berbangsa kita yaitu UUD 18 Agustus 1945.

(Tim Redaksi)

Leave a Reply

%d bloggers like this: