Wednesday, December 13Kita mulai dari sini...

HARGA BBM, PEMERINTAH TERANG-TERANGAN MELANGGAR KONSTITUSI NEGARA.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, dan Prinsip Perekonomian Nasional. Pasal 33 ini yang mengatur berbagai hal, dari hal sederhana hingga berbagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pasal ini, kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran kelompok tertentu atau seseorang yang bersifat monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan.
Khusus untuk pemanfataan Sumber Daya Alam Bahan Bakar Minyak atau BBM yang berkaitan dengan kalimat “dikuasai oleh Negara”, pemerintah atas nama negara dilarang bertindak sepihak seperti Sumber Daya Alam dimiliki oleh negara bukan dikuasai, karena bahan baku BBM adalah MILIK rakyat Indonesia. Secara statistik, kebutuhan Minyak Bumi sebagai bahan baku BBM adalah 1.4 jt barrel/hari, yang di impor pemerintah 1.0 jt barrel/hri plus Sedekah/tidak beli dari rakyat 0.4 jt barrel/hari.
Jadi jika Harga BBM Internasional ditentukn oleh Harga Pasar Internasional, berapun naik-turun harga BBM Internasional untuk harga BBM KONSTITUSI harus lebih rendah dari harga BBM Internasional. Kenapa harga BBM KONSTITUSI harus lebih rendah untuk rakyat ?, karena ada faktor sedekah minyak bumi milik rakyat 0.4jt barrel/hri yang harus “Gratis” kembali ke Rakyat sesuai konstitusi agar dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai pemilik Sumber Daya Alam yang dikuasai oleh pemerintah atas nama negara. Kalkulasi harga BBM Kontitusi adalah jumlah impor (pemerintah) dibanding jumlah kebutuhan rakyat dikali harga pasar internasional yaitu : 1.0 jt barrel/1.4 jt barrel x 100% = 72% harga BBM internasional. Nah, itu lah subsidi dari rakyat, untuk rakyat karena ada faktor sedekah secara gratis.
Kalau perhitungan yang jujur dan cerdas ini dari pemerintah atas nama negara serta disosialisasikan kepada masyarakat, maka tidak mungkin ada kritikan pedas untuk menurunkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala dan wakil kepala negara dan pemerintah karena mereka telah menjalankan konstitusi sesuai sumpah mereka. Jika perhitungan ini diketahui mahasiswa atau masyarakat, maka pasti mahasiswa atau masyarakat yang pandai berhitung bisa mencari data di internet, berapa harga BBM di pasar internasional x 70% karena ada faktor sedekah minyak milik rakyat sesuai pasal 33 yang tidak boleh dijual mahal atau suka-suka hati pemerintah kepada rakyat sendiri.
Mahasiswa dan masyarakat meminta atau menuntut harga BBM KONSTITUSI adalah istilah baru, bukan harga BBM Pasar, apalagi pasar internasional. Artinya pemerintah selama ini kantongi sedekah minyak bumi milik rakyat yang dikuasai pemerintah atas nama negara dijadikan peluang korupsi. Itu perbuatan terang-terangan melanggar konstitusi dan hukum. Pertanyaannya menguap kemana uang itu ? Dan celakanya lagi di Rezim pemerintahan Jokowi-JK ini bahkan menaikan harga BBM.
(Dahlan Watihellu)

Leave a Reply

%d bloggers like this: