Monday, November 20Kita mulai dari sini...

Hak Angket Yang Salah Sasaran, DPR Wakil Mafia

Ada apa dengan wakil-wakil rakyat di Senayan sana? Tampaknya hal ini merupakan pertanyaan serius yang harus digaungkan seantero masyarakat dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Rote. Bukan tanpa alasan, DPR akan kembali menggelar rapat paripurna pada Kamis ini (27/4/2017), salah satunya membahas hak angket untuk KPK.

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Apa yang terjadi jika hak angket ini bergulir? Tentu saja pelemahan terhadap KPK kian nyata apabila hak angket ini digulirkan.

Bagaikan kebakaran jenggot wakil-wakil rakyat tampaknya semakin ketakutan. Usulan hak angket berawal dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berawal dari keberatan sejumlah Anggota Komisi III DPR yang namanya disebut oleh Penyidik KPK Novel Baswedan, saat menjadi saksi di persidangan kasus e-KTP, 30 Maret 2017.

 

Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Mafia?

Melalui ketok magic tangan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin sidang paripurna, usulan hak angket terhadap KPK disetujui. Adapun 26 nama yang ikut meneken usulan hak angket KPK adalah sebagai berikut:

Fraksi Partai Golkar (Syaiful Bahri Ruray, Endang Srikarti Kandayani, Agun Gunandjar, Anton Sihombing, Noor Achmad, Ridwan Bae, Muhammad Nur Purnamasidi, Nawafie Saleh, Ahmad Zacky Siradj, Adies Kadir); Fraksi PDIP (Masinton Pasaribu, Eddy Wijaya Kusuma); Fraksi PKS (Fahri Hamzah);  Fraksi Partai Gerindra (Desmon J Mahesa); Fraksi PPP (Arsul Sani); Fraksi PAN (Daeng Muhammad); Fraksi NasDem (Taufiqulhadi, Ahmad Sahroni); Fraksi PKB (Rohani Vanath); Fraksi Partai Hanura (Dossy Iskandar, Dadang Rusdiana, Djoni Rolindrawan, Samsudin Siregar, M Farid Al Fauzi, Ferry Kurniawan, Frans Agung Mula Purba).

Hak angket itu dipaksakan berjalan untuk meminta KPK membuka berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam Haryani. Dalam BAP itu, Miryam, yang juga anggota Komisi V DPR, mengaku membagi-bagikan uang kepada sejumlah anggota DPR terkait dengan pengurusan anggaran e-KTP. Belakangan, BAP itu dicabut oleh Miryam.

Fraksi partai Gerindra memilih meninggalkan ruang sidang secara berjamaah ketika DPR menyetujui hak angket. Juru Bicara fraksi tersebut Sodik Mudjahid mengatakan, alasan menolak hak angket karena bisa menghambat proses kerja yang sudah, dan sedang dilakukan KPK.

Mahfud M.D menyebutkan bahwa KPK tak perlu menggubris hak angket yang ditujukan kepada mereka. Terlebih, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) secara tegas telah mengatur penggunaan hak angket tersebut.

Mnrt UU MD 3 hak angket itu menyelidiki pelaksanaan UU dan atau kebijakan pemerintah. KPK itu bkn Pemerintah dlm arti UUD kita,” jelas Mahfud.

Kita patut bertanya apakah para dewan yang terhormat ini merupakan wakil-wakil dari kepentingan rakyat? Ataukah wakil-wakil dari para mafia?

Padahal jika bukti-bukti termasuk rekaman penyidikan dibuka, hal itu berisiko menghambat proses hukum dan dapat berdampak pada penanganan kasus korupsi proyek e-KTP. Permintaan anggota DPR melalui hak angket itu dapat menghambat proses hukum.

Sudah bukan barang langka, DPR kita banyak sekali terlibat kasus-kasus korupsi dari yang jumlahnya dinilai kecil hingga yang fantastis. Pun bukan asing lagi bagi kita bahwa DPR hingga saat ini hanya mewakili kepentingan-kepentingan partainya. Padahal seharusnya partai hanya menjadi kendaraan bagi mereka untuk bertarung kemudian memperjuangkan hak-hak kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nyatanya tak sedikit anggota DPR yang justru culas. Jual beli proyek undang-undang seakan menjadi hal yang lumrah. Pasal-pasal yang merugikan rakyat dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 semakin banyak.

Terkait dengan terbongkarnya nama-nama yang disebut oleh Novel Baswedan, Parpol seharusnya berada di garis depan dalam upaya pemberantasan korupsi, dan harusnya menolak pelemahan KPK. Hormati penegakan kasus korupsi.

Ini lagi-lagi menjadi indikasi bahwa tak sedikit anggota DPR yang ketakutan menjadi santapan lezat KPK.

Di samping itu, KPK pun jelas harus membuktikan dirinya untuk berani tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi. Menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar yang wujudnya seringkali hilang ditelan waktu seiring rezim berganti.

Saat ini Indonesia butuh revolusi total di berbagai sektor pemerintahan, baik itu di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan MPR sebagai lembaga penjelmaan kedaulatan rakyat. Perlu penataan ulang untuk memperbaiki arah berbangsa kita yang sesuai Pancasila dan UUD 1945 Asli.

Lalu apakah kita masih ingin mempercayakan nasib-nasib kita ditangan para culas-culas yang sekarang duduk dengan nyaman di Senayan sana?

(Tim Redaksi)

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: