Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Globalisasi: Neoliberalisme Dengan Bungkus Yang ‘Manusiawi’

Liberalisme kini memang menjadi hegemoni filsafat tak tertandingi, dalam arti “ia sedikit-banyak menjadi sebuah standar absolut bagi evaluasi moral dan politik hari-hari ini”, segenap masyarakat dibagi menjadi liberal dan non-liberal, dan yang belakangan tersebut dianggap sebagai tidak liberal (illiberal).” Semua negara ingin disebut demokratis, dewasa ini juga ada semacam sindrom bahwa semua negara ingin disebut liberal (dalam artian ini kecenderungan mengartikan liberal sama dengan demokratis) alih-alih melalui narasi Globalisasi agar mudah dan nyaman masuk di telinga para awam. (lihat Budiarto, Demokrasi Disensus).

 

Oleh karena itu, terjadilah euforia liberalisasi ekonomi, baik stabilisasi makroekonomi yang ditempuh lewat keseimbangan fiskal, namun lebih menekan anggaran kepentingan publik dan memotong subsidi dibanding peningkatan pendapatan pajak; integrasi ke dalam sistem moneter dan perdagangan dunia; membuang hambatan tarif maupun non-tarif dan membuka lebar-lebar pintu investasi asing; maupun privatisasi dalam arti penarikan diri pemerintah dari sektor-sektor produksi dan jasa yang menyangkut hajat hidup masyarakat, maupun penerapan hukun privat negara-negara kapitalis.

 

Seperti yang dikatakan Roberto Mangaberia Unger, ada beberapa negara marjinal besar yang berpura-pura mencari mencari model pembangunan alternatif yang lebih khas dan sesuai dengan masyarakatnya sendiri—disamping Rusia, Cina, Brazil, ia bahkan secara gamblang menyebut Indonesia— namun itu hanya bungkusan kosong, yang terjadi hanyalah sekedar program neoliberal dengan sebuah ‘diskon’; diperlambat, atau dibalut, atau dibumbui dengan penekanan yang lebih kuat pada program bantuan sosial. Model-model secamam ini adalah narasi globalisasi yang isinya adalah liberalisme yang diberi bumbu konteks lokal atau wajah yang terkesan manusiawi.

 

Di Indonesia sendiri, sejalan dengan yang dikemukakan oleh Prof. Kaelan, Guru Besar Filsafat UGM, bahwa yang terjadi merupakan sebuah proses liberalisasi Pancasila. Saya mengartikannya bahwa, Pancasila sedikit-banyaknya mulai dipelintir dengan cara pembacaan yang terpisah. Relasi atar kelima sila diputus. Sehingga manipulasi pada penekanan istilah demokrasi (kerakyatan) seolah berdiri sendiri, yang kemudian dipadankan dengan nafas liberalisme dan kapitalisme. Padahal sungguh jelas prinsip demokrasi di Indonesia tidak dapat tidak merupakan jalinan antara nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan, Kerakyatan yang penuh khidmat kebijaksanaan, serta Keadilan sosial.

 

Sehingga terjadilah seperti yang makin kental hari-hari ini. Kekuatan korporasi bergabung dengan kekuasaan pemerintah memperalat Pancasila sebagai bungkus lokalnya, padahal yang terjadi adalah penguatan manipulasi demokrasi dengan nafas liberalisme dan kapitalisme dalam gaung Globalisasi. Sudah jelaslah ketika prinsip-prinsip kerakyatan diperalat oleh liberalisme dan kapitalisme akan menjadi alat penindasan yang terkesan manusiawi.

 

(Dwi Gema Kumara)

Leave a Reply

%d bloggers like this: