Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Filsuf dan Problematika Bangsa

Oleh: Dwi Gema Kumara S,Hum.

 

Jika Al Ghazali menulis karya Tahafut Al Falasifa untuk mengkritik materialisme Aristotelian, maka ijinkan saya menulis satu kerancuan yang terjadi hari-hari ini dalam dunia studi filsafat. Empat tahun mengenyam studi filsafat, ditambah berusaha menyelesaikan program Master Filsafat, saya rasa kritik ini sudah pantas saya lancarkan kepada pembelajar filsafat dan para akademisi senior yang menjadi ahli filsafat atau masyarakat umum yang tertarik pada kajian-kajian filosofis. Untuk para senior anggap saja ini bentuk kecintaan saya dalam mengingatkan kakaknya, untuk para junior anggap saja ini wejangan dari kakak terhadap adiknya. Kekhawatiran ini muncul sebagai rasa tanggung jawab saya setelah mengucapkan janji wisudawan saat wisuda, yang salah satunya berjanji memberikan kemanfaatan bagi bangsa melalui disiplin ilmu masing-masing.

Selama saya mengenyam studi filsfat dari tahun 2011, paling tidak dalam pengalaman empiris saya, hanya sedikit akademisi filsafat yang saya kenal, yang memberikan perhatian khusus terhadap problem nyata di masyarakat. Artinya studi-studi yang saya alami hanya bersifat studi-studi literal yang hanya mengandalkan alam-alam buku. Pertanyaannya kemudian adalah apakah benar filsafat hanya berada pada wilayah konsep? Posisi saya terhadap problem ini jawabannya adalah tidak. Filsafat bukan hanya sebuah konsep.

Arti dari filsafat tidak hanya sebuah konsep adalah filsafat harus berupaya memberikan problem solving terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Tentu dengan corak filsafat yang reflektif, kritis, analitis, dan satu hal yang penting yaitu progresif. Bukan berarti filsafat membuat jembatan, bukan berarti filsafat membuat gedung tinggi ataupun bentuk material lainnya yang sering diartikan sebagai upaya konkret. Tapi progresifitas filsafat dilihat dari sebarapa jauh konsep filosofis yang dibuat  menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan konteks kultural dan cita-cita bersama kita sebagai bangsa.

Jika kita lihat dalam sejarah pemikiran, berbagai pemikiran muncul selalu dalam konteks reaktif terhadap zaman, terhadap kondisi sosial politik. Sebagian besar filsuf memikirkan bagaimana menciptakan formulasi yang pas untuk menghadapi kondisi zamannya dan tetap memperhatikan konteks kultur. Sayangnya tak sedikit pelajar filsafat, akademisi filsafat memahami teori-teori itu semua dalam bingkai universalitas dan menampikan sama sekali sisi partikularitas teori.

Yang terjadi sekarang ketika orang belajar filsafat, seolah teori-teori yang dipelajari adalah sebuah jawaban akan permasalahan. Kita bisa sangat hafal Immanuel Kant, Plato, Aristoteles, Derrida dan ribuan pemikir lainnya. Namun tidak tahu untuk pada kemudian teroi-teori itu? Padahal sebuah teori pasti lahir dari sebuh struktur subjektif dan objektif yang berdialektik. Jika diresapi lagi, teori-teori itu lahir tidak hanya pemuas sensasi kognitif, namun para filsuf sangat keras berfikir untuk bagaimana menciptakan tatanan masyarakat menuju kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakatnya khususnya, umumnya bagi manusia di seluruh dunia. Maka dari itu upaya penyempurnaan sebuh konsep tak pernah selesai karena diilhami dari realitas empiris  yang juga terus berubah. Lagi-lagi pemikiran-pemikiran itu hadir dalam wilayah yang kontingen.

Jadi belum tentu ketika ide-ide dari bangsa A lahir lalu sertamerta cocok di bangsa B. Tapi kita dapat belajar dari bangsa A untuk kemudian membuat formulasi yang diterapkan di bangsa B, tanpa membuat bangsa B menjadi bangsa A.

Tantangan bagi para pemikir filsafat di Indonesia

Lalu apa yang bisa para pemikir filsafat yang ada di Indonesia lakukan? Langkah paling nyata pertama adalah meramu pemikiran-pemikiran yang notabene kebanyakan dari tradisi bangsa lain itu menjadi kompatibel di bangsa ini dengan menjunjung tinggi lokalitas bangsa Indonesia. Lokalitas yang dimaksud sesuai dengan cita-cita bangsa ini yang tertuang dalam Pancasila sebagai pedoman kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kedua, menggali pemikiran-pemikiran yang muncul dari para pemikir Indonesia. Banyak pemikiran dari Soekarno, Malaka, Hatta, Hamka atau lainnya yang secara ceroboh dikategorikan bukan filsafat karena kecenderungan persepsi bahwa filsafat itu ya Barat (Perancis, Inggris, Jerman, Amerika). Padahal hal ini sudah dikritisi dalam studi filsafat sendiri sebagai Europcentris dan Americancentris dalam perkembangan filsafat ilmu. Dalam hal ini walaupun saya bukan dari UGM, saya salut kepada kajian-kajian filsafat di Universitas Gajah Mada (UGM) yang terus menggali potensi pemikir-pemikir Indonesia dengan mengangkat fokus filsafat nusantara dan kajian filsafat Pancasila. Semoga ini bisa dicontoh oleh universitas-universitas lainnya.

Lebih lanjut, pemikir filsafat bisa meluangkan waktunya untuk menyusun semacam rekomendasi lintas bidang studi. Dan ini juga merupakan suatu langkah konkret. Juga paling penting saat ini dibutuhkan pemikir filsafat dalam wilayah kebijakan publik. Bagaimana para ahli filsafat harus mampu membuat tatanan konsep menjadi bentuk operasional program kerja baik itu dalam wilayah lembaga ataupun non-lembaga. Karena hari-hari ini untuk berbicara kemaslahatan masyarakat, sudah usang untuk membatasi tiap disiplin ilmu. Karena yang terjadi haruslah upaya gotong royong antar disiplin ilmu.

Dengan tulisan pendek ini yang saya harapkan ini menjadi pecutan untuk diri saya sendiri khususnya, kemudian untuk rekan-rekan satu wilayah studi agar dapat sama-sama menempatkan filsafat tidak lagi di awang-awang. Marilah berbicara pada scoop sebuah bangsa. Bangsa yang punya tujuaan dan cita-cita bersama. Tujuan-tujuan bangsa kita ada dalam Pancasila dan UUD 1945. Mari kita berfilsafat menuju cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial. Juga mempertahankan persatuan dalam ruang kebhinekaan. Tidak lupa membentuk manusia-manusia yang adil dan beradab. Yang dalam menyelesaikan segala permasalahnnya tidak lepas dalam sebuah kultur khidmat kebijaksanaan musyawarah mufakat.

Leave a Reply

%d bloggers like this: