Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Evaluasi 2 Tahun Jokowi-JK: Tantangan Bagi Mahasiswa Selesaikan Masalah ‘Hulu’

oleh

Dwi Gema Kumara, Mahasiswa Magister Filsafat Universitas Indonesia

 

massa-bem-universitas-se-indonesia-melakukan-demo-dalam-rangka-dua-_161020193923-681Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, tepat 2 tahunnya kita dimpimpin oleh pemerintahan Jokowi-JK. Dalam upaya evaluasi pemerintahan Jokowi-JK, digelar berbagai aksi mahasiwa untuk menagih janji dari pemerintah.

Mahasiswa yang berasal dari Sumatera bagian utara, Sumatra bagian selatan, Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah-DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Timur, dan Barat, Bali, Nusa Tenggara dan Papua menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintahan Jokowi-JK.

Pertama mendesak pemerintah untuk menindak tegas mafia kasus kebakaran hutan dan lahan. Kedua menolak reklamasi Teluk Benoa dan Teluk Jakarta.  Ketiga, mereka mendesak pemerintah untuk menolak tax amnesty yang dinilai tidak pro rakyat.  Keempat, mahasiswa meminta pemerintah Jokowi-JK untuk menolak perpanjangan izin ekspor konsentrat setelah Januari 2017 dan komitmen terhadap usaha hilirisasi minerba. Terakhir, mereka menuntut untuk mencabut hukum kebiri dan meminta pemerintah menyelesaikan akar. Juga banyak lagi tuntutan-tuntutan para mahasiswa dari berbagai backround baik itu organisasi intra kampus maupun ekstra kampus.

Mahasiswa Harus Menyamakan Persepsi

Inilah tantangan untuk menyongsong pergerakan kedepan. Karena jika ditelaah lebih lanjut kita akan medapatkan beberapa penilaian bahwa ada beberapa tuntutan dari mahasiswa dengan mahasiswa lainnya yang saling kontradiksi. Di sini mahasiswa sebagai garda terdepan masa depan bangsa seharusnya membuat suatu “Musyawarah Mahasiswa Nasional” untuk merancang visi misi bersama dari sebuah gerakan pada level nasional. Tentu saja dengan melibatkan elemen-elemen perwakilan mahasiswa dari setiap kampus, organisasi ekstra dan organisasi intra kampus untuk merumuskan bersama hulu permasalahan.

Karena jika dilihat dari tuntutan-tuntutan yang dilayangkan mahasiswa pada aksi dua tahunnya kepemimpinan Jokowi-JK, tuntutan berada di permasalahan yang sifatnya ‘hilir’. Artinya permasalahan tersebut muncul bukan karena sosok siapa pemimpinnya, namun sebetulnya karena suatu sistem konstitusi yang cacat. Sayang sekali jika semangat serta soliditas ini hanya bergerak di masalah hilir. Padahal mahasiswa mampu menuju ‘hulu’ permasalahnnya, yaitu akibat amandemen UUD 1945.

Amandemen UUD 1945 telah menyebabkan rusaknya tatanan berbangsa kita. Pasca amandemen yang sudah dilaksanakan empat kali, banyak membuka peluang kepentingan pihak asing masuk. Liberalisasi masuk ke segala sektor. Sehingga pada level operasional sangatlah mudah dimainkan untuk dibuatnya kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakat baik itu pada tatanan sosial, ekonomi, serta politik. Di sini suatu tantangan untuk mahasiswa seluruh Indonesia kembali bergerak memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Untuk tidak membiarkan ketidakadilan, kesenjangan yang kian marak, dengan menyamakan persepsi menuju permasalahan yang ada di hulunya tadi, yaitu tercemarnya mata air berbangsa kita UUD 1945 yang secara sengaja diacak-acak untuk memecah belah bangsa.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: