Tuesday, April 24Kita mulai dari sini...

Eksekutif Anti Kritik, DPR Mau Juga

Penulis: Abu Duda

 

Barang kali tidak semua anggota DPR ‘brengsek’ dan hanya mementingkan kepentingan partai. Saya yakin masih banyak anggota DPR juga yang benar-benar memperjuangkan nasib rakyat. Namun kali ini dengan sangat keberatan saya ajukan pendapat saya tentang lembaga ini. Saya tidak akan menyerang person, tapi akan mengkritisi kebijakan yang diambil terkiat revisi UU MD3 baru-baru ini. Dan seharusnya tulisan ini bukan dianggap hinaan.

Beberapa pasal yang menjadi polemik yaitu dalam revisi UU No 17/2014 itu di antaranya terkait hak imunitas DPR. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 122 dan Pasal 245.

Pasal 122 menyebut pengkritik DPR dapat dipidanakan. Sementara itu, revisi terhadap Pasal 245 mengatur kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memberikan pertimbangan ketika anggota Dewan terjerat kasus hukum.

Meskipun terkait hal itu  Wakil Ketua Umum Gerindra itu menolak apabila UU MD3 dikatakan bermaksud membatasi hak kritik masyarakat terhadap DPR. Pasal itu, kata Fadli, hanya mengatur penghinaan yang bersifat merendahkan agar hak konstitusional DPR terjamin.

 

contoh keributan di ruang sidang

Kritik yang bukan hinaan?

Ada standar ganda yang terjadi, yang mana kita bisa lihat bahwa sebagian anggota DPR pun kadangkala memberikan kritik pada lembaga lain (misal eksekutif) dengan nuansa hinaan. Walupun seringkali ditampik. Karena sentimen ‘hinaan’ sifatnya sangat subjektif.

Ini cukup aneh, melihat bahwa ketika nanti masyarakat mengkritik bisa saja anggota DPR merasa itu sebuah hinaan. Ini peraturan yang sangat ‘karet’.

Contoh saja, misal si A mengajukan kritik terhadap kinerja anggota DPR menggunakan data dan asumsi ilmiah. Namun walau dengan asumsi ilmiah, anggota yang diberi kritik bisa saja menganggapnya itu sebagai hinaan atas kinerja yang dia lakukan. Dan itu sah sebagai standar subjektifitas hinaan. Semua orang bisa merasa terhinakan atas sesuatu yang dilayangkan padanya tentunya.

Artinya apa, pun aturan tersebut diberlakukan, sejauh apa ‘hinaan’ itu didefinisikan. Jangan sampai misalkan mahasiswa beri ‘kartu merah’ pada anggota DPR, dibilangnya itu bukan kritik melainkan hinaan.

 

contoh meme kritik masyarakat pada kasus Anggota DPR

“Kinerja partai anu bobrok, sering bolos”, dibilangnya hinaan.

“Ko daerah ini masih terbelakang ya, bagaimana sih anggota DPR setempat”, dibilang hinaan.

Analogi lain. Saya pakai perumpamaan uang. Seseorang si A kaya raya, memberikan uang pada si B yang kurang mampu, si B senang dengan diberikannya uang. Sedangkan si C yang notabene punya kondisi ekonomi yang sama dengan si A, ketika diberi uang oleh si A, si C marah besar karena dia merasa dihina atasnya. Tapi kalau di gedung DPR soal uang sih biasanya dibungkus saja hehe.

Lihat situasi tersebut, padahal keduanya sama-sama mendapat uang. Umumnya orang senang uang, tapi ternyata ada penilaian lain. Begitu pula dapat terjadi pada kasus pemberian kritik baik lisan atau non-lisan.

Akal sehat bisa hilang semata-mata karena merasa terhina. Karena hina dan tidak menghina standarnya begitu subjektif. Seseorang bisa saja merasa dihina dengan suatu pernyataan, namun yang lain tidak merasa dihina walau diberi pernyataan yang sama.

Intinya, di satu sisi peraturan ini memang memberikan sentimen positif untuk mengajarkan pada masyarakat agar membuat kritik yang membangun dan menghilangkan budaya menghina. Namun di sisi lain ini membuka ruang bagi anggota DPR untuk berlaku seenaknya atas dasar “Kehormatan sebagai anggota DPR”.

Kalau begini, apa bedanya jajaran eksekutif dan lembaga DPR? Di saat hari ini semua lembaga negara anti terhadap kritik.

Saya pikir seluruh elemen masyarakat harus segera mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-undang ini.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: