Wednesday, December 13Kita mulai dari sini...

Dilucutinya Cita-cita dan Harapan Pendiri Bangsa

Bahwa di dalam perjalanannya bangsa Indonesia tidak terlepas dari arus gelombang “globalisasi” dengan bertemunya gelombang pergeseran kekuasaan dari luar negeri dan dalam negeri menjadikan dampaknya yang kompleks.

Oleh karenanya kita harus waspada agar arus globalisasi yang membawa peluang dan ancaman yang baru tidak merugikan kita dan menguntungkan mereka, sehingga perlu dilakukan revitalisasi Pancasila dalam era Reformasi dan globalisasi.

Mengutip pendapat Prof. Dr. Sofian Effendi : “Bahwa sejak 10 Agustus 2002, ketika MPR mengamandemen pasal 1 dan 2 UUD 1945 yang asli, bangsa Indonesia telah mengadakan perubahan paling mendasar pada salah satu staatsfundamentalnorm yang mendasari penyusunan sistem pemerintahan negara”.

Pertama, “empat kali Amandemen UUD 1945 telah merubah dari masalah Division of Power, menjadi Separation of Power dalam prinsip pemisahan kekuasaan negara”.

Kedua, MPR bukan lembaga Bi-Kameral, Konfigurasi MPR sebagai Pemegang kekuasaan Tertinggi dipandang oleh Bapak Bangsa sebagai ciri khas (demokrasi) Indonesia.   Artinya, dalam struktur pemerintahan negara, MPR berkedudukan sebagai “Supreme Power”, karena merupakan kekuasaan tertinggi dalam bidang Eksekutif dan Legislatif.   DPR adalah bagian dari MPR yang berfungsi sebagai “legislatif councils”.   Presiden adalah yang menjalankan tugas MPR sebagai kekuasaan eksekutif tertinggi mandataris MPR.

Ketiga, Amandemen UUD 1945 = Penggantian Staats Fundamental Norm.   “Empat kali amandemen yang dilakukan MPR telah menyebabkan perubahan mendasar pada hasil pemikiran para Bapak Bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan.

Kita semua tentu memahami bahwa cita-cita luhur para Pendiri Bangsa termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 (menjadi akta kelahiran NKRI pada hari kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945).

Para generasi penerus bangsa patut menyadari bahwa NKRI dalam melaksanakan kedaulatan rakyat menetapkan untuk menggunakan sistem politik yang sesuai dengan nilai dan budaya Bangsa.   Sehingga, Pancasila telah ditetapkan sebagai landasan filosofis dan ideologis dalam kehidupan kenegaraan dan pemerintahan.

Sejak tampil sebagai bangsa merdeka, rakyat Indonesia telah menyaksikan terjadinya pasang surut komitmen, kemauan dan kemampuan bangsa dalam mempertahankan landasan normatif tersebut.

Mengendurnya nasionalisme dalam kebijakan pemerintahan telah menjadikan ekonomi nasional selalu rentan terhadap penjajahan baru.

Sampai sekarang masih ada komponen bangsa yang dipengaruhi oleh pandangan “the end of ideology” sehingga menganggap Pancasila tidak lagi sesuai atau bahkan tidak diperlukan lagi sebagai ideologi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Yang terakhir mengutip pendapat Prof. Dr. Kaelan M.S. dalam bukunya “Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila” yang mengawali pendapatnya dengan pernyataan : “Nampaknya di dunia ini hanya bangsa Indonesia yang mengubur filosofinya sendiri serta ideologi Bangsa dan Negaranya sendiri hampir selama 14 tahun”.

Pancasila sebagai filosofi bangsa dan dasar negara Indonesia yang telah dengan susah payah, dengan segala pengorbanan dan hati yang bersih dirumuskan dan diperjuangkan oleh pendiri Bangsa, namun dewasa ini hanya ditenggelamkan, dimarjinalkan dan dalam realisasi kenegaraan hanya sebatas rumusan verbal dalam Pembukaan UUD 1945 ; sedangkan realisasi normatif dan praktis justru mengagungkan dan mendasarkan pada filsafat liberal.

Sedangkan dalam tulisan berikutnya, Prof. Dr. Kaelan M.S. menulis bahwa telah terjadi “Inkonsistensi dan Inkoherensi” dari Pembukaan UUD 1945 dengan UUD 1945 hasil empat kali Amandemen.

Bertolak dari dasar-dasar pengertian sistem hukum, maka seluruh peraturan hukum di Indonesia merupakan suatu sistem, yang memiliki unsur-unsur, bagian-bagian yang saling berhubungan sehingga diantara satu dengan lainnya harus memiliki konstistensi, artinya memiliki hubungan secara konsisten.   Konsistensi dalam sistem hukum di Indonesia, sekaligus menyangkut norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang terkandung didalamnya ; dalam pengertian inilah maka suatu sistem hukum juga harus memiliki suatu hubungan yang koheren antara unsur satu dengan lainnya.

Pancasila yang sebagai dasar negara, sebagai “Philosofische Grondslag” dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakekatnya berkedudukan sebagai “staat fundamental norm” dalam sistem tertib hukum Indonesia.   Konsekuensinya, maka secara keseluruhannya memiliki hubungan yang sistematis, konsisten dan koheren.   Dalam proses amandemen, tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan/perubahan konstitusi di Indonesia, karena ditemukan pasal-pasal UUD 1945 tidak konsisten dan tidak koheren dengan prinsip-prinsip dasar filsafat negara Pancasila, bentuk negara Kesatuan Republik, dasar politik negara/demokrasi, kedaulatan rakyat serta tujuan negara sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.   Bahkan ditemukan inkonsistensi dan inkoherensi antar pasal dalam UUD 1945 yang telah diamandemen.

Sejarah telah mencatat bahwa setiap bangsa Indonesia mencoba inkar terhadap Pancasila dan UUD 1945, maka saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami goncangan.

Dengan kata lain, bangsa yang tidak mampu mempertahankan jati dirinya, maka akhirnya bangsa itu akan terjajah kembali dan akhirnya hancur. Saatnya sekarang ini bangsa Indonesia menentukan masa depannya, mau menjadi bangsa yang besar dengan tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia atau menjadi bangsa yang dijajah kembali.

(Tim Redaksi)

Leave a Reply

%d bloggers like this: