Wednesday, October 18Kita mulai dari sini...

Dilema Korupsi, Hukum Yang Bercabang, Mau Dibawa Kemana?

Oleh: Ilham Oetomo (*)

Kita harus sadar bahwa hari-hari ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah dalam kehidupanya. Salah satu yang paling dekat dan hangat adalah masalah Pilkada DKI Jakarta yang seakan menghipnotis rakyat Indonesia dengan berbagai konflik horizontal yang tidak ada habisnya memecah belah rakyat Indonesia. Kita seakan lupa bahwa masih banyak masalah lain yang tidak kalah penting. Yaitu salah satunya adalah Korupsi.

Seperti yang kita ketahui, korupsi adalah musuh terbesar yang kerap merugikan negara dan rakyat Indonesia. Korupsi juga telah lama menjamur di Indonesia, bahkan dari zaman belanda. Memang sangatlah sulit untuk memberantas korupsi di tanah air. Praktek-praktek korupsi dilakukan dengan berbagai macam cara sehingga cukup sulit terdeteksi, atau seringkali terbukti namun entah bagaimana caranya bebas begitu saja.

Hingga hari ini masih banyak kasus-kasus korupsi yang belum terungkap dan barangkali sengaja tidak diungkap. Kasus E-KTP adalah salah satu contoh permasalahan yang saat ini terasa sangat lambat perkembanganya. KPK sebagai institusi yang diberikan wewenang oleh negara secara penuh dan khusus dalam mengatasi korupsi di Indonesia semakin hari cenderung kurang tajam dalam menunjukan taringnya, khususnya di masa rezim Jokowi.

Beberapa hari belakangan, publik dikagetkan dengan penyerangan terhadap Novel Baswedan, seorang penyidik KPK yang sedang mengatasi kasus E-Ktp. Ini adalah tamparan keras bagi pemberantasan korupsi Indonesia. Ini adalah bukti adanya mafia korupsi dan oknum-oknum yang ingin melawan dan menutupi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Agus Rahardjo sebagai ketua KPK pun dipertanyakan kinerjanya. Melihat wawancara redaksi Tempo dengan beliau terkait adanya surat peringatan pemecatan dari pimpinan KPK terhadap Novel Baswedan adalah sebuah Indikasi bahwa KPK sendiri telah dirasuki oleh oknum-oknum yang ingin menutupi kasus kasus besar seperti E-KTP. “Konsentrasi penyidik harus terfokus ke kasus, bukan hal seperti ini.” Kata Agus. Menghadapi penyerangan terhadap anggotanya, selain harus terfokus kepada kasus. KPK secara keseluruhan seharusnya ikut terluka dengan penyerangan Novel Baswedan ini. KPK sepatutnya ikut mencari tahu dan mengecam terhadap pelaku penyerangan ini. Kasus seperti ini seharusnya dijadikan pelajaran buat KPK bahwa perlindungan terhadap penyidik haruslah menjadi prioritas. Mudahnya mengakses nama dan identitas penyidik KPK sebenarnya adalah sebuah kelemahan dan celah untuk menciderai pemberantasan korupsi. Parahnya lagi, Novel Baswedan ternyata sudah meminta perlindungan pribadi kepada KPK namun ditolak oleh pimpinan KPK.

Lalu bagaimana respon penyelenggara negara menghadapi kasus seperti ini? Jokowi mengatakan bahwa dirinya mengecam keras pelaku dan sudah menginstruksikan Tito Karnavian selaku Kapolri untuk segera menindak lanjuti. Namun sudahkah efektif? Ataukah hanya sekedar omongan dimulut? Ini adalah sebuah ujian sekaligus tantangan bagi Jokowi dan setiap penyelenggara negara saat ini dalam komitmenya memberantas korupsi.

Di lain sisi Polri akhir-akhir ini begitu ‘sigap’ melakukan berbagai tindakan terhadap hal-hal yang dianggap membahayakan negara. Mulai dari penangkapan terhadap aktivis terindikasi makar hingga melakukan penembakan mati terhadap beberapa terindikasi teroris. Melihat kinerja Polri yang begitu responsif dalam bereaksi dan dengan kemampuanya membaca ‘indikasi’ dalam kasus-kasus tersebut, seharusnya Polri dapat pula membongkar dan menyelesaikan kasus penyerangan ini dengan mudah. Intelijen negara pun dipertanyakan apabila tidak bisa secepatnya membongkar kasus ini. Apabila tidak berhasil terungkap, adalah sebuah tanda tanya besar dan rakyat Indonesia sepatutnya mencurigai persekongkolan antara pemerintah, Polri dan oknum-oknum lain untuk melindungi para penyebab kerugian dan penderitaan rakyat Indonesia tersebut.

Lagi-lagi semua permasalahan ini  berhubungan dengan cacatnya dasar konstitusi kita yaitu UUD amandemen 2002. Kenapa? Karena pengawasan hukum tertinggi sebuah negara seharusnya dipegang oleh satu institusi yang jelas, transparan dan memayungi semua proses hukum, yaitu Mahkamah Agung (MA). KPK seharusnya dimasukan kedalam bagian dari divisi MA tanpa mengurangi kewenanganya. Begitu juga dengan MK. Tujuanya adalah supaya Mahkamah Agung sebagai lembaga hukum tertinggi semakin kuat dan supaya terciptanya supremasi hukum yang sejati. Juga agar mencegah Polri untuk ikut campur terhadap proses hukum seperti yang sering terjadi hari-hari ini. Namun dalam sistem UUD amandemen, malah terjadi pemecahan terhadap lembaga penegakan hukum. MA diperlemah dengan dibentuk lembaga-lembaga hukum baru yang posisinya sejajar. Hal ini menyebabkan tidak jelasnya tatanan pengelolaan hukum di Indonesia. Pemecahan inilah yang mengakibatkan saling sikut antar lembaga dan membuat institusi dan sistem hukum di Indonesia semakin lemah dan tidak jelas.

Indonesia adalah negara Pancasila yang berlandaskan hukum. Segala perbuatan yang melanggar nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial haruslah berhadapan dan diberikan sanksi hukum. Tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum di republik ini. Koruptor adalah musuh negara. Menciptakan supremasi hukum dengan kembali ke UUD 1945 Asli haruslah dilakukan. Ini adalah bukti bahwa amandemen 1999-2002 telah mengakibatkan pencideraan terhadap konstitusi negara dan bukanlah proses penyempurnaan. Penyempurnaan terhadap UUD 1945 seharusnya dimasukan ke dalam addendum tanpa merubah naskah aslinya, tujuanya agar menjaga keaslian nilai-nilai Pancasila sebagai arah dan tujuan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia.

 

Kurang cerdas dapat diperbaiki, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki” –M. Hatta

(*)Penulis adalah aktivis mahasiswa UI

One Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: