Monday, November 20Kita mulai dari sini...

Detik Terakhir Drama Pilkada DKI Jakarta 2017

Oleh: Asad (*)

Jakarta – Pilkada DKI Jakarta sebentar lagi akan memasuki tahap akhir. Seperti kita ketahui bersama, ‘pentas demokrasi’ tingkat daerah ini akan berlangsung dua putaran. Kedua pasangan calon pun sibuk untuk berkampanye demi mendapat dukungan rakyat. Setiap elemen masyarakat juga sibuk untuk mengawal pentas demokrasi tingkat daerah ini.

Seperti kita ketahui bersama, Republik Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Maka, kita dapat ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan dari pilkada DKI Jakarta pun harus berlandaskan demokrasi.

Jika kita mengkaji istilah demokrasi, maka sangatlah banyak definisi dan cara menjalankannya sebagai suatu sistem pemerintahan. Namun, secara garis besar, definisi demokrasi adalah pemerintahan yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, apa sebenarnya demokrasi yang sedang diterapkan saat ini? Apakah yang saat ini terjadi benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat seperti apa yang ada dalam UUD 18 Agustus 1945?

Pemerintahan dari rakyat adalah pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat dan akan berdampak untuk rakyat, pemerintahan yang tampuk kekuasaannya bukan hanya trias politica, namun juga pemerintahan yang dipengaruhi oleh countervailing power. Pemerintahan semacam ini adalah pemerintahan yang dinamis, pertimbangannya bukan hanya pelaksanaan tugas, melainkan juga memberi ‘obat penenang’ untuk rakyat. Mungkin itu sebabnya UUD 1945 kita yang asli memberikan kekuasaan kepada MPR untuk mewakili pemerintahan secara demokratis, agar untuk membayar ‘obat penenang’ calon pemimpin tidak perlu keluar modal banyak, dan dampaknya ketika dia memimpin fokusnya adalah rakyat. Juga prinsip musyawarah mufakat, yang menjadi ruh sebenarnya dari bentuk kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan.

Lalu, apakah pilkada DKI Jakarta telah dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan UUD 1945 kita versi ‘aduk-aduk’ reformasi? Bisa iya, bisa juga tidak. Permasalahannya kita ingin lihat demokrasi itu dari sudut pandang mana? Jika kita liat dari sudut pandang UUD 1945 pasal 1 ayat (2) amandemen ke-4, “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Maka, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pentas demokrasi sudah dijalankan dengan sangat baik. Kalaupun ada money politic di pilkada DKI Jakarta, tetap saja pentas demokrasi sudah berjalan dengan baik, kan rakyat berdaulat sepenuhnya, katanya. Namun, hukum tidak berjalan dengan baik, sebab money politic melanggar hukum, tetapi tidak melanggar demokrasi yang berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat (2) amandemen ke-4.

Lalu, bagaimana jika kita melihat pilkada DKI Jakarta dari isu SARA dan intoleransi terhadap salah satu pasangan calon? Jawabannya tidak masalah. Sebab tidak ada peraturan yang melarang rakyat untuk berdemokrasi secara emosional. Kedaulatan yang sepenuhnya di tangan rakyat tidak boleh dibatasi oleh istilah minoritas atau mayoritas, tidak boleh dibatasi oleh isu SARA, tetapi harus dibatasi oleh statfundamentalnorm (hukum dasar) dan hukum tertulis yang berlaku di dalam pelaksanaannya.

Kesimpulannya, pentas demokrasi di pilkada DKI Jakarta sudah berjalan dengan baik jika kita lihat dari sudut pandang hukum. Namun, ada beberapa masalah terkait demokrasi yang sudah berjalan dengan baik ini. Pertama, demonstrasi yang dilakukan sebagian elemen masyarakat untuk menyampaikan pendapat, serta menuntut keadilan dalam penegakan hukum, yang dasar hukumnya UUD 1945 pasal 28 E ayat (4), dianggap sebagai SARA dan aktivitas politik yang mengatasnamakan agama. Sedangkan, petahana yang tersandung masalah hukum tetapi tetap berkuasa. Menurut golongan ini, itulah demokrasi yang sesungguhnya.

*(Penulis merupakan mahasiswa FEB UI)

Leave a Reply

%d bloggers like this: