Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Demokrasi Untuk Siapa?

Oleh: May Sanjaya S,H.

 

Mekanisme kekuasaan dalam sistem demokrasi liberal dan langsung yang diterapkan dalam UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002 dan seharusnya dinamakan UUD 2002, adalah tidak efektifnya mekanisme kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Setelah dilaksanakannya pemilu dengan prinsip one man one vote dan 5 minutes for 5 years yang kemudian partai politik pemegang kekuasaan Negara melakukan pembagian kekuasaan. Praktek kenegaraan dewasa ini dalam kenyataannya terpusat pada Presiden dan DPR. Setelah dilakukan Pemilu, kalangan elit politik dan para penyelenggara Negara sibuk dengan tarik ulur kekuasaan antar partai politik. Presiden dari suatu partai politik, kemudian membagi kekuasaan kepada partai koalisi. Konsekuensi lebih lanjut adalah, bahwa para meteri hasil dari bagi-bagi kekuasaan tersebut tidak loyal dengan Presiden, melainkan lebih loyal kepada partainya.
Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa kedaulatan rakyat dalam Negara Indonesia menurut sistem UUD 2002, hanyalah merupakan suatu kedaulatan semu, atau dengan ungkapan lain hanya memiliki kedaulatan hanya selama 5 menit saja tatkala dilakukan pemilu, Kiranya kita layak perhatikan ungkapan yang dikemukakan oleh Bung Karno “ Demokrasi itu pada hakikatnya adalah “pemerintahan rakyat” yang “memberi hak kepada semua rakyat untuk memerintah” namun dalam prakteknya, bisa jadi bukanlah demokrasi bagi rakyat, melainkan rakyat diperuntukan bagi demokrasi.

Tujuan Negara untuk mencapai demokrasi atau untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat?
Dalam pengertian iniah maka pelaksanaan sistem kenegaraan Indonesia diwujudkan suatu Negara hukum (rule of law) dengan sistem kekuasaan ditangan rakyat, maka diterapkanlah sistem demokrasi, untuk mewujudkan suatu kesejahteraan yang berkeadilan (keadilan sosial bagi seluruh rakyat). Bagi Negara Indonesiaa tujuan Negara dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 asli, bahwa “Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” sebagai ciri Negara hukum formal dan “memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai ciri Negara hukum material atau wefare state, sedangkan secara umum “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Nampaknya dalam reformasi dewasa ini lebih menekankan pada aspek Negara hukum formal, yaitu reformasi ;ebih diutamakan pada aspek politik dan hukum. Tujuan Negara welfare state, tidak banyak mendapatkan prioritas, sehingga Nampak tujuan Negara dicurahkan pada demokrasi semata.

Sadarkah tujuan Negara sekarang didasari oleh kalangan kapilatis liberal?
Esensi tujuan Negara dalam staasfundamentalnorm sebagai mana terkandung dalam pembukaan UUD 1945 asli aline ke IV sebagaimana disebut diatas harus merupakan arah dan tujuan dari seluruh aspek penyelenggaraan negaraterutama bidanghukum, politik-demokrasi, dan utamanya ekonomi. Nampaknya dalam proses amandemen terutama dalam bidang ekonomi, amandemen pasal yang menyangkut ekonomi dilakukan oleh kapitalis. Dalam realisasinya sistem ekonomi yang diterapkan dikuasai oleh ekonomi liberal dan dalam kenyataannya UUD 2002 dirumuskan mengacu dan ditujukan untuk terwujudnya dominasi pasar oleh kalangan kapitalis liberal. Negara kita sudah dijajah tanpa bersenjata.

Leave a Reply

%d bloggers like this: