Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Demokrasi Indonesia Bukan Sebatas “One Man One Vote”

Oleh

Dwi Gema Kumara

Mahasiswa Magister Filsafat , Universitas Indonesia

demokrasi_by_mhsahin

Pada hari Rabu pagi 20/05/53 Presiden Sukarno telah meresmikan Tugu Muda di Semarang yang didirikan di Taman Merdeka di Bojong di muka stafkwatier divisi Diponegoro. Tugu tersebut dimaksudkan sebagai peringatan “pertempuran lima hari” yang dilakukan oleh Angkatan Muda dalam bulan Oktober 1945 melawan Jepang.

Tetapi sebagai lambang perjuangan kemerdekaan, tugu ini sesungguhnya didirikan untuk seluruh bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang telah menderita dan berjuan untuk kemerdekaannya, demikian kata Presiden Sokarno dalam pidatonya.

Pukul delapan lebih duapuluh menit Preseden Sukarno tiba dilapangan terbang Kalibanteng dengan pesawat GIA dari Jakarta. Setelah memeriksa barisan kehormatan, Presiden menuju ke Taman merdeka untuk meresmikan tugu itu. Perhatian rakyat terhadap kepala negara ini besar sekali. Berpuluh-puluh ribu penduduk telah menunggu berjejal-jejal di Taman Merdeka.

Presiden Sukarno berkata dalam pidatonya, bahwa sungguh baik sekali untuk menghormati para pejuang yang telah gugur dalam perjuangan kemerdekaan yang baru lalu itu. Sebab demikian katanya, hanya suatu bangsa yang dapat menghormati pemimpin-pemimpin besarnya dapat menjadi jaya.
Dalam hubungan ini presiden Sukarno ingin menunjukan bahwa bangsa Indonesia harus menjaga persatuannya dan menjauhkan diri dari semangat partai-partaian.

Perjuangan para pahlawan yang sangat kontras berbeda dengan para wakil rakyat hari-hari ini. Partai-partai sibuk saling berebut kekuasaan, bukan demi rakyat, namun demi kepentingan partai.
Koalisi-koalisi partai dibentuk bukan dengan tujuan kemaslahatan bersama, tapi saling benci antara kubu yang berbeda pandangan dan kepentingan. Ini begitu ironis. Kultur musyawrah untuk mufakat tidak lagi ada. Apalagi dengan tidak berfungsinya MPR  sebagai lembaga tertinggi pasca amandemen UUD45. Tiap pemerintahan punya agendanya sendiri, tanpa menjalankan dan bertanggung jawab atas mandat yang diberikan oleh rakyat melalui perwakilan-perwakilannya dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu mau dibawa kemana negara ini? Jika setiap arahnya hanya mementingkan egoisme elite tertentu.

Negara ini butuh agenda pembangunan bersama. Yaitu yang diamanatkan dari rakyat dan kemudian dijalankan oleh Presiden yang dimandatkan oleh MPR yang mewakili suara-suara rakyat. Disini, Presiden sebagai kepala negara tentu harus bisa melaksanakan amanat rakyat itu (dalam bentuk Garis Besar Haluan Negara) dan mempertanggungjawabkannya kembali pada rakyat. Disitulah nilai-nilai demokrasi khas Indonesia, bukan demokrasi sebatas one man one vote ala barat. Melainkan sebagai demokrasi yang berdasarkan khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Leave a Reply

%d bloggers like this: