Wednesday, October 18Kita mulai dari sini...

Demokrasi Bukan Soal Dana Parpol

Oleh: Dwi Gema Kumara

*Penulis merupakan penggiat Filsafat Politik, Alumnus Filsafat UI

https://i2.wp.com/assets.kompas.com/crop/0x0:780x390/780x390/data/photo/2015/06/26/1601038010-fot01-Copy56780x390.JPG?resize=740%2C370
sumber gambar: kompas.com

Kenaikan dana bantuan dari pemerintah untuk partai politik merupakan langkah preventif yang baik untuk mencegah terjadinya korupsi. Hal ini mengingat memang selama ini dana partai politik sering kali tidak jelas asal-usulnya. Sehingga seringkali menjadi modal utama para politisi untuk meraup untung lewat menjual janji-janji pada tuan mereka yaitu rakyat.

Mayoritas politisi dari partai penerima dana bantuan belakangan ini berkomentar di berbagai media bahwa kenaikan dana yang diberikan pemerintah akan dimanfaatkan sebaik mungkin. Mulai dari pendidikan internal partai hingga untuk pengabdian masyarakat. Banyak polisi juga menilai bahwa dengan naiknya dana ini akan menyokong demokrasi di Indonesia menjadi lebih berkembang.

Pertanyaanya? Benarkah demikian? Apakah demokrasi melulu harus menggelontorkan banyak uang?

Bagi saya menyimpulkan erat antar demokrasi dan modal bagi partai adalah sebuah  logical fallacy. Karena negara yang memakai sistem politik demokrasi bukanlah melulu soal negara dengan sistem kepartaian. Partai hanyalah bagian kecil dari sebuah arti demokrasi, hanya bagian kecil dari instrumen demokrasi, dengan kata lain partai hanya sebuah aksidensi demokrasi. Sehingga salah besar mengatakan bahwa partai politik adalah citra demokrasi. Jika anda mendengar ujaran semacam tadi yang bicara asal soal demokrasi seperti demikian, saya pastikan dia tidak mengerti soal esensi demokrasi.

Perlu diingat kembali, bahwa demokrasi memiliki substansi yaitu kedaulatan rakyat. Yang mana demokrasi Indonesia punya khasnya sendiri. Khas kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam Pancasila sila ke-4. Yaitu sebuah iklim demokrasi (prinsip kerakyatan) yang menekankan upaya pencarian hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Lalu benarkah partai-partai merupakan penjelmaan citra rakyat? Tentu BUKAN. Karena sekali lagi bahwa partai hanya bagian kecil dari citra rakyat itu, mereka yang duduk di DPR kenyataan dewasa ini justru hanya mesin-mesin kepentingan perorangan.

Lalu di mana kedaulatan rakyat itu tercermin?

Sejak awal dibangunnya bangsa ini, para pendiri bangsa sudah memberikan formulasi yang mutahir dan tidak akan kita jumpai di belahan dunia manapun hingga saat ini, yaitu rumah kedaulatan rakyat bernama MPR. Namun sejak reformasi yang kian salah arah, iklim partai-partai yang tidak sehat semakin menjadi. MPR diberangus, MPR tidak punya peran lagi.

Setelah amandemen UUD 1945 dilakukan, MPR tidak memiliki lagi kewenangan menetapkan GBHN dan tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Setelah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK, sehingga MPR bukan lagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatan rakyat.

Padahal dalam Majelis Permusyawaratan itu lah seluruh elemen bangsa diwakilkan, mulai dari utusan golongan, utusan daerah, dan juga perwakilan dari fraksi partai di DPR. Dalam ruang majelis itulah upaya hikmat kebijaksanaan dicari. Bukan semata demokrasi konsensus, dalam ruang Majelis Permusyawaratan justru demokrasi disensus sangat mungkin dilaksanakan.

Sehingga jika berbicara biaya politik, demokrasi di Indonesia tentu tidak harus dan tidak akan mengeluarkan dana yang mubazir seperti sekarang ini. Uang rakyat justru banyak terbuang untuk sekedar pemilu ini, pilkada itu,  yang ujung-ujungnya pun memecah belah bangsa. Tidak ada sinergitas konstruktif lagi antar elemen bangsa. Yang ada hanyalah kepentingan partai-partai politik. Rakyat hanya jadi penonton setia dagelan yang disuguhkan wakil-wakil partai.

Pada akhirnya sebuah omong kosong berbicara demokrasi cuma berbicara soal partai, tetapi bukan berbicara tentang kedaulatan rakyat itu sendiri. Karena sebetulnya setelah proklamasi dan menyatakan merdeka sebagai sebuah bangsa yang menegara, seharusnya mesin kedaulatan itu bukanlah partai lagi, tetapi semua telah menyatu dalam mesin NKRI. Duduk bersama, menjawab segala tantangan, menuju cita-cita bangsa dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai manifestasi organis rumah rakyat dalam segala fungsinya sesuai yang ada dalam UUD 1945 yang Asli.

Maka dari itu, memang bagus dana parpol naik. Namun demikian  ada yang lebih baik jika ingin berbicara demokrasi saat ini, yaitu kembalikan UUD 1945 Asli. Dalam UUD 1945 Asli lah sebuah demokrasi khas Indonesia hidup.

Leave a Reply

%d bloggers like this: