Saturday, September 22Kita mulai dari sini...

Democrazy, Psikiater Laris Manis

Oleh: Abu Duda (Penggiat Medsos)

 

Menjelang 20 tahun reformasi, kasihan masyarakat awam masih harus disibukkan menjadi pemain pinjaman dalam acara nyoblos lima tahunan. Acara nyoblos yang sering jadi lahan perpecahan. Sebagian politisi menilai keributan itu bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Ini jelas gombal.

Pemahaman seperti itu segera kita harus koreksi bersama. Karena hingga sampai saat ini, berarti negara belum tuntas soal mau ke mana kita sebagai suatu bangsa. Hanya selalu berfikir soal pemenangan kader dari partai politik masing-masing, dengan agenda politik masing-masing pula. Untuk rakyat? Nampaknya nihil.

Bukan barang baru kalau pilkada dan pemilu langsung selalu menjadi arena saling menjatuhkan antar lawan politik. Orang awam lagi-lagi jadi korban kebaperan. Siapa yang salah? Semuanya. Semua terbuai arus yang tak sehat. Yang nyalon, yang mengusung, yang dukung, masuk semua ke dalam lingkaran setan. Tak ada yang lebih baik jika masih dalam sistem pemilihan langsung seperti ini. Popularitas dan kekuatan duit sudah jelas jadi amunisi utama. Balik modal goal utama. Kualitas calon pemimpin karbitan.

Ada yang bertanya lagi, apakah 2018 ini demokrasi Indonesia makin cemerlang? Harus ditanyakan balik, demokrasi yang mana? Karena menurut para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia bukan cuma soal demokrasi politik, melainkan ada demokrasi ekonomi.

Sayangnya Indonesia zaman now para politisinya jauh berbeda kualitas dengan zaman-zaman awal negara ini berdiri yang betul-betul bertindak nyata soal kepentingan rakyat Indonesia. Lantas jauh berbeda dengan demokrasi hari ini yang maknanya dikerdilkan dengan definisi sekedar Pemilu dan Pilkada. Inilah salah satu efek panjang dari amandemen UUD tahun 1999-2002.

Jadi 2018-2019? Democrazy sih iya. Satu-satu hal positif dari pemilu dan pilkada langsung. Psikiater laris manis!

Leave a Reply

%d bloggers like this: