Monday, November 20Kita mulai dari sini...

Polkum

Politik & Hukum

Indonesia Kebobolan, Inilah Fakta-Fakta Dibalik Amandemen UUD 1945

Indonesia Kebobolan, Inilah Fakta-Fakta Dibalik Amandemen UUD 1945

Kronik, Polkum
Oleh: Agus Mochtar TAP MPR No IV/MPR/1983 tentang Referendum menyebut jelas, “Jika perubahan UUD 1945 harus didahului dengan meminta pendapat rakyat melalui referendum.” Tetapi dalam praktek, empat kali sudah UUD 1945 diamandemen pada tahun 1999, 2000, 2001 dan tahun 2002—sama sekali tanpa referendum! Akibatnya, UUD baru tersebut menjadi jalan atas lahirnya sekitar 15 Undang-Undang baru yang justru pro asing bahkan anti-nasionalisme. Melalui pelemahan sistem kenegaraan, serangan halus dilancarkan, salah satunya mendorong lahirnya UU yang tidak pro Kepentingan Nasional NKRI (KENARI). Melalui produk perundang-undangan dan peraturan pemerintah, kekayaan bangsa ini lari keluar negeri dan aset-aset bangsa dengan mudah diakuisisi oleh korporasi-korporasi kepentingan Asing. Artinya apa?
MPR Lembaga Yang Tinggal Sejarah

MPR Lembaga Yang Tinggal Sejarah

Opini Publik, Polkum
Oleh: Dr. Catur Wardhana Dimulai pada saat diberlakukannya amandemen UUD 1945 yang membuat lembaga ini kehilangan peran, perwakilan dan kontribusinya. Lembaga yang dimaksudkan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dahulunya memiliki salah satu peran penting yaitu menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), memiliki perwakilan yang merupakan representasi dari keseluruhan masyarakat yaitu dengan adanya utusan daerah dan utusan golongan, dan kontribusi sebagai lembaga yang mengawasi kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Garis Besar Haluan Negara merupakan rangkaian program-program yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus. Dibuatnya GBHN agar bangsa ini dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang tertuang di dalam pembukaan dan isi UUD 1945, namun a...
Kriminalisasi Ulama, Grasi Antasari dan Dilema Konflik Horizontal

Kriminalisasi Ulama, Grasi Antasari dan Dilema Konflik Horizontal

Kronik, Polkum
Kisruh politik nasional di tingkat elit semakin menjadi. Kubu-kubu kekuatan partai politik saling baku hantam kepentingan. Rakyat dibenturkan dengan berbagai konfik horizontal untuk mengalihkan isu, ini cara pelanggengan rezim ini. Rakyat seakan tidak diberi kesempatan untuk memberikan sebuah alternatif untuk perbaikan bangsa. Ummat Islam makin bergejolak karena banyaknya kriminalisasi terhadap ulama tanpa alasan yang jelas. Ditambah kasus bendera bertuliskan Tauhid dibilangnya penghinaan terhadap lambang negara, padahal POLRI sendiri pernah mencantumkan tulisan di bendera Merah Putih, juga berbagai tulisan seperti pada kunjungan band Metalica ke Indonesia, pun acara itu dihadiri oleh Joko Widodo.  Celoteh-celoteh di media sosial yang mencoba mengkritisi kebijakan penguasa, kali ini sering
Pemilu Langsung Bukti Nyata Penipuan Terhadap Rakyat

Pemilu Langsung Bukti Nyata Penipuan Terhadap Rakyat

Polkum
Semenjak diberlakukannya pemilihan umum yang berlaku pasca Amandemen UUD tahun 2002, Pemilu oleh ‘seluruh’ rakyat Indonesia yang diawali pada tahun 2004 merupakan sebuah bukti nyata bahwa penyelenggara pemerintahan tidak menjalankan Pancasila. Pada sila ke-4 di Pancasila telah dituliskan bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”,  merupakan landasan berdemokrasi ala Indonesia yang telah dirancang sedemikian rupa oleh para pejuang kemerdekaan kita agar bangsa ini memilih pemimpin dengan sebaik-baiknya. Namun miris apa yang terjadi saat ini di Indonesia, sila ke-4 di Pancasila tidak lagi dijalankan namun lebih memilih berdemokrasi dengan Pemilu Langsung. Ini merupakan sebuah kecacatan befikir yang sedang berlangsung di negara ini, mengusu