Tuesday, September 25Kita mulai dari sini...

Polkum

Politik & Hukum

Ada Campur Tangan Asing Dalam Amandemen UUD45

Ada Campur Tangan Asing Dalam Amandemen UUD45

Polkum
Awal Agustus 2002. Sidang Tahunan MPR baru saja dibuka oleh Ketua MPR, Amien Rais. Lima orang anggota MPR dari fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba melakukan gerakan. Kelimanya menolak amandemen ketiga dan keempat UUD 1945. “Amandemen pertama dan kedua masih bisa ditolerir. Tapi amandemen yang ketiga dan keempat sudah kebablasan,” kata Amin Aryoso, salah satu dari lima anggota PDIP Perjuangan yang menentang amandemen itu. Gerakan ini dimotori oleh Amin Aryoso dan Permadi. Permadi sendiri berkali-kali mengacungkan tangan, tapi diabaikan oleh Amien Rais. “Saya menyatakan penolakan terhadap amandemen itu, tapi Amien Rais terus saja memukul palu tanda setuju,” kata Permadi mengisahkan suasana rapat itu. MPR saat itu juga sangat tertekan. Setiap hari, berbagai kelompok gerakan mahasiswa dan
UUD 1945 Hasil Amandemen Menyimpang dari Pancasila

UUD 1945 Hasil Amandemen Menyimpang dari Pancasila

Ideologi, Polkum
UUD 1945 yang mengalami amandemen empat kali dinilai tidak berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pasalnya ditemukan inkonsistensi, kontradiksi, dan ketidakselarasan antarpasal dan ayat dalam undang-undang tersebut. Akibatnya, negara terjebak pada kekuasaan oligarki, praktik penyelenggaraan lebih berorientasi pada demokrasi dan hukum, namun mengabaikan pembangunan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Demikian yang mengemuka dalam Sarasehan Kebangsaan "Mewujudkan UUD Berdasar Pancasila", Rabu (12/2), di Kampus UGM. Sarasehan yang digagas Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM ini menghadirkan para pakar dan intelektual seperti Ketua PSP UGM Prof. Dr. Sudjito, Tokoh Masyarakat Prof. Dr. Ahmad Safii Maarif, Guru Besar Ilmu Filsafat UGM Prof. Dr. Kaelan, dan Sosiolog UGM Prof. Dr. Sunyoto U...
Kartu Kuning dan Sesatnya Sindiran Sri Mulyani

Kartu Kuning dan Sesatnya Sindiran Sri Mulyani

Polkum
Penulis: Muhammad Musfi Romdoni Editor: Jajang Kusuma   Pada hari Senin 5 Februari 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisi kuliah Pengantar Teori Ekonomi Makro di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia. Di sela penjelasan kuliahnya Sri Mulyani memberi sindiran terhadap aksi kartu kuning yang dilakukan oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia yakni Zaadit Taqwa kepada Presiden Joko Widodo. “Jadi mahasiswa UI yang mau kasih kartu kuning atau demo, harus sudah dapat kuliah Pengantar Teori Ekonomi Makro.” Lanjutnya, “Kalau sudah dapat pengantar makro ekonomi baru demo ya. Kalau belum terus demonya salah itu malu-maluin, jangan bilang pernah diajar saya”, ungkap ekonom mahzab neolib itu. Berdasar pada kedua pernyataan ter
Busuk Pemilu Pilkada: Hikmah Di Balik La Nyalla

Busuk Pemilu Pilkada: Hikmah Di Balik La Nyalla

Polkum
Penulis: Musfi Romdoni (Ketua GMNI Komisariat FIB UI)   Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne pada Selasa, 16 Januari 2018 mengangkat persoalan pelik  namun klasik yakni mahar politik, yang pada kasus ini melibatkan La Nyala Mattaliti. Tidak berlebihan sekiranya judul diskusi tersebut adalah La Nyala vs Prabowo. Judul ini sekiranya tidak menyebut bahwa memang ada suatu perseteruan face to face antara La Nyala dan Prabowo, melainkan nama Prabowo diangkat mengingat beliau adalah ketua Partai Gerindra yang tentu jika Partai Gerindra diterpa isu, maka akan dilihat pada pundaknya. Simpulan tersebut berdasarkan surat La Nyala yang dibacakan oleh Djamal Aziz selaku kolega La Nyala di acara ILC. Surat itu sendiri terdiri dari 4 bagian: (1) Klarifikasi, (2) Fakta, (3) Harapan, dan (4) Si