Tuesday, September 25Kita mulai dari sini...

Polkum

Politik & Hukum

Demo 4 November, 1000 Mahasiswa Gelar Apel Kebangsaan

Demo 4 November, 1000 Mahasiswa Gelar Apel Kebangsaan

Polkum
Sekitar 1000 aktivis mahasiwa berkmpul menggelar apel kebangsaan di Tugu Proklamasi, Jakarta, Kamis (03/11). Dalam apel tersebut para mahasiswa berkomitmen untuk tidak ikut terjebak dalam panasnya isu SARA yang dilayangkan FPI juga ormas islam lainnya terkait demonstrasi besar yang akan digelar hari ini 4 November 2016. GMNl, PMll, PMKRI, GMKl, Hikmahbudhi, serta KMHDI, mereka adalah aktivis organisasi yang berbasis Islam, Katolik, Kristen, Hindu, serta Budhha, serta Nasional. Oraganisasi yang menggelar apel kebangsaan ini tegas tetap menghormati aksi demo yang akan terjadi siang ini. Pun turut mengawal agar tidak terjadinya kerusuhan. Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua  Presidium GMNI, Chrisman, “kami berkumpul hari ini melihat bahwa ada kecenderungan aksi masa  4 November bany
Petani dipukuli, inikah cita-cita UUD 2002?

Petani dipukuli, inikah cita-cita UUD 2002?

Kesra, Kronik, Polkum
Sungguh ironi, seperti apa yang dilansir dari Kompas.com (27 Oktober 2016), Daeng Sarro (70), seorang petani  di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan menjadi bulan-bulanan sekelompok orang saat korban berusaha menghalangi pengolahan lahan tebu oleh pihak Perseroan terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV. Sekitar pukul 11.00 WITA, Daeng Sarro bersama ratusan petani lainnya mengalami bentrokan. Mereka berusaha menuntut agar tanah mereka dikembalikan karena telah melewati batas kontrak 25 tahun yang disepakati secara lisan oleh kedua belah pihak. Diduga sekelompok orang yang diperintahkan untuk membubarkan aksi petani itu adalah para preman bayaran. Sekali lagi sunggh ironi. Apakah begitu cara Badan Usaha Milik Negara yang notabene berarti milik pemerintahan bangsa Indonesia memperlakuk
Amandemen UUD45 Menjauhkan dari Cita-cita Ekonomi Kerakyatan

Amandemen UUD45 Menjauhkan dari Cita-cita Ekonomi Kerakyatan

Ekku, Polkum
Pertanyaannya, bagaimanakah situasi perekonomian Indonesia saat ini? Artinya, sebagai amanat konstitusi, sejauh manakah ekonomi kerakyatan telah dilaksanakan di Indonesia. Sebaliknya, benarkah perekonomian Indonesia lebih didominasi oleh pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal sebagaimana banyak diperbincangkan belakangan ini? Menurut Drs. Revrisond Baswir, MBA -- Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, dua hal berikut perlu mendapat perhatian dalam menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, sebagai sebuah negara yang mengalami penjajahan selama 3,5 abad, perekonomian Indonesia tidak dapat mengingkari kenyataan terbangunnya struktur perekonomian yang bercorak kolonial di Indonesia. Sebab itu, ekonomi kerakyatan pertama-tama harus dipahami sebagai upaya sistematis untuk mengore...
Fatalnya Penghilangan Kata ‘Asli’ Amandemen UUD 1945

Fatalnya Penghilangan Kata ‘Asli’ Amandemen UUD 1945

Ideologi, Polkum
Oleh Djoko Edhi S Abdurrahman (Mantan Anggota Komisi III DPR-RI) Saya belum rampung membaca buku "Karya Lengkap Bung Hatta: Kemerdekaan dan Demokrasi", terbitan LP3ES, tahun 2000. Tapi sudah saya temukan kesalahan fatal Amandemen UUD 45. Buku itu ada tiga seri, dan saya menelusuri proses sejarah dan kejiwaannya pasal by pasal dalam pikiran Bung Hatta. Penerjemahan "equality before the law, in burden, and responsibility" (kesamaan di depan hukum, pada bebannya, dan tanggung jawabnya) yang dianut Negara Hukum Pancasila pada Ayat 1 Pasal 3 UUD 45, amandemennya salah berat. Ternyata dalam prosesinya menurut tuturan Bung Hatta, dalam penafsiran saya, ialah menitikberatkan kepada "in burden and responsibility", bukan "equality before the law" an sich. Itu, yang melandasi kata "asli" pa