Wednesday, December 13Kita mulai dari sini...

Polkum

Politik & Hukum

Mulai Banyak Benteng Pancasila Gadungan

Mulai Banyak Benteng Pancasila Gadungan

Ideologi, Opini Publik, Polkum
oleh: Sarlan Abimanyu   Jujur saja, semakin hari saya semakin gatal pada berbagai kelompok yang menjadi benteng Pancasila 'gadungan'. Kenapa saya pakai kata gadungan? Toh kita dapat tes saja bagaimana kelompok-kelompok yang merasa ber-Pancasila akan gagap bicara tentang Pancasila secara das sollen dan das sein. Pancasila yang sering dikumandangkan hanya Pancasila jargon. Tanpa mengerti bahwa pemahaman poin-poin dalam Pancasila itu tidak pernah bebas dari sebuah konteks. Apa konteks yang dimaksud? Yaitu UUD 18 Agustus 1945. Karena poin-poin yang kita kenal sebagai 5 poin azas itu (sehingga disebut Panca, yang artinya lima) berada di dalam Pembukaan UUD 1945 yang berkedudukan sebagai staatfundamentalnorm.  Maka dari itu konsekuensi dalam sebuah aturan konsitusi berlaku hira
Demokrasi Bukan Soal Dana Parpol

Demokrasi Bukan Soal Dana Parpol

Ideologi, Polkum
Oleh: Dwi Gema Kumara *Penulis merupakan penggiat Filsafat Politik, Alumnus Filsafat UI Kenaikan dana bantuan dari pemerintah untuk partai politik merupakan langkah preventif yang baik untuk mencegah terjadinya korupsi. Hal ini mengingat memang selama ini dana partai politik sering kali tidak jelas asal-usulnya. Sehingga seringkali menjadi modal utama para politisi untuk meraup untung lewat menjual janji-janji pada tuan mereka yaitu rakyat. Mayoritas politisi dari partai penerima dana bantuan belakangan ini berkomentar di berbagai media bahwa kenaikan dana yang diberikan pemerintah akan dimanfaatkan sebaik mungkin. Mulai dari pendidikan internal partai hingga untuk pengabdian masyarakat. Banyak polisi juga menilai bahwa dengan naiknya dana ini akan menyokong demokrasi di Indones...
UUD 1945 Sudah Final dan Merupakan Sistem Khilafah Terbaik di Dunia

UUD 1945 Sudah Final dan Merupakan Sistem Khilafah Terbaik di Dunia

Kronik, Opini Publik, Polkum
Oleh: Syarifuddin Simbolon, S.H. (Advokat) Ketentuan Pasal 37 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bukan untuk mengubah UUD 1945 melainkan mengubah UUD (Undang-undang Dasar) yang ditetapkan MPR disebut Pasal 3 UUD 1945. Undang-undang Dasar 1945 termasuk golongan Hukum Tata Negara (Staatrechts) bukan Hukum Tata Pemerintah (Administratieverechts, Goverment Law). UUD disebut pada Pasal 3 UUD 1945 yang ditetapkan oleh MPR itulah yang akan mengatur atau pedoman atau yang harus dituruti oleh Presiden RI sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan disebut pada Pasal 4  UUD 1945. Tulisan ini sekaligus menanggapi pertanyaan  Prof.Fahmi Amhar yang mempertanyakan apakah UUD 1945 sudah final? Jika final, mengapa ada ketentuan Pasal 37 dalam tulisannya MENANTANG IDE KHILAFAH yang beredar di Media
Hari Penentuan, Paslon Mana Yang Punya Program Lebih Unggul?

Hari Penentuan, Paslon Mana Yang Punya Program Lebih Unggul?

Kronik, Polkum
Pilkada serentak pun tiba. Hari ini orang-orang di mana daerahnya melaksanakan Pilkada serentak akan memilih siapa pemimpin administrasi pemerintahan daerah mereka untuk lima tahun kedepan. Layar kaca dan media sosial yang sebelumnya dipenuhi perang kampanye dari calon-calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebentar lagi berubah menjadi perang quick count,  hingga klaim kemenangan antar pasangan calon. Pada masa Pilkada ini, seluruh wilayah di Indonesia dipenatkan dengan Pilkada DKI. Padahal yang melaksanakan Pilkada bukan hanya DKI. Patokannya, karena DKI ibu kota negara dan selalu menjadi tolak ukur daerah lainnya. Ditambah kasus hukum yang dilakukan Ahok  yang menjadi provokator pemecah belah rakyat Indonesia. Kita sedikit renungkan berpijak dari calon-calon yang ada di DKI Jakarta (j