Wednesday, October 18Kita mulai dari sini...

Polkum

Politik & Hukum

Demokrasi Bukan Soal Dana Parpol

Demokrasi Bukan Soal Dana Parpol

Ideologi, Polkum
Oleh: Dwi Gema Kumara *Penulis merupakan penggiat Filsafat Politik, Alumnus Filsafat UI Kenaikan dana bantuan dari pemerintah untuk partai politik merupakan langkah preventif yang baik untuk mencegah terjadinya korupsi. Hal ini mengingat memang selama ini dana partai politik sering kali tidak jelas asal-usulnya. Sehingga seringkali menjadi modal utama para politisi untuk meraup untung lewat menjual janji-janji pada tuan mereka yaitu rakyat. Mayoritas politisi dari partai penerima dana bantuan belakangan ini berkomentar di berbagai media bahwa kenaikan dana yang diberikan pemerintah akan dimanfaatkan sebaik mungkin. Mulai dari pendidikan internal partai hingga untuk pengabdian masyarakat. Banyak polisi juga menilai bahwa dengan naiknya dana ini akan menyokong demokrasi di Indones...
UUD 1945 Sudah Final dan Merupakan Sistem Khilafah Terbaik di Dunia

UUD 1945 Sudah Final dan Merupakan Sistem Khilafah Terbaik di Dunia

Kronik, Opini Publik, Polkum
Oleh: Syarifuddin Simbolon, S.H. (Advokat) Ketentuan Pasal 37 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bukan untuk mengubah UUD 1945 melainkan mengubah UUD (Undang-undang Dasar) yang ditetapkan MPR disebut Pasal 3 UUD 1945. Undang-undang Dasar 1945 termasuk golongan Hukum Tata Negara (Staatrechts) bukan Hukum Tata Pemerintah (Administratieverechts, Goverment Law). UUD disebut pada Pasal 3 UUD 1945 yang ditetapkan oleh MPR itulah yang akan mengatur atau pedoman atau yang harus dituruti oleh Presiden RI sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan disebut pada Pasal 4  UUD 1945. Tulisan ini sekaligus menanggapi pertanyaan  Prof.Fahmi Amhar yang mempertanyakan apakah UUD 1945 sudah final? Jika final, mengapa ada ketentuan Pasal 37 dalam tulisannya MENANTANG IDE KHILAFAH yang beredar di Media
Hari Penentuan, Paslon Mana Yang Punya Program Lebih Unggul?

Hari Penentuan, Paslon Mana Yang Punya Program Lebih Unggul?

Kronik, Polkum
Pilkada serentak pun tiba. Hari ini orang-orang di mana daerahnya melaksanakan Pilkada serentak akan memilih siapa pemimpin administrasi pemerintahan daerah mereka untuk lima tahun kedepan. Layar kaca dan media sosial yang sebelumnya dipenuhi perang kampanye dari calon-calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebentar lagi berubah menjadi perang quick count,  hingga klaim kemenangan antar pasangan calon. Pada masa Pilkada ini, seluruh wilayah di Indonesia dipenatkan dengan Pilkada DKI. Padahal yang melaksanakan Pilkada bukan hanya DKI. Patokannya, karena DKI ibu kota negara dan selalu menjadi tolak ukur daerah lainnya. Ditambah kasus hukum yang dilakukan Ahok  yang menjadi provokator pemecah belah rakyat Indonesia. Kita sedikit renungkan berpijak dari calon-calon yang ada di DKI Jakarta (j
Indonesia Kebobolan, Inilah Fakta-Fakta Dibalik Amandemen UUD 1945

Indonesia Kebobolan, Inilah Fakta-Fakta Dibalik Amandemen UUD 1945

Kronik, Polkum
Oleh: Agus Mochtar TAP MPR No IV/MPR/1983 tentang Referendum menyebut jelas, “Jika perubahan UUD 1945 harus didahului dengan meminta pendapat rakyat melalui referendum.” Tetapi dalam praktek, empat kali sudah UUD 1945 diamandemen pada tahun 1999, 2000, 2001 dan tahun 2002—sama sekali tanpa referendum! Akibatnya, UUD baru tersebut menjadi jalan atas lahirnya sekitar 15 Undang-Undang baru yang justru pro asing bahkan anti-nasionalisme. Melalui pelemahan sistem kenegaraan, serangan halus dilancarkan, salah satunya mendorong lahirnya UU yang tidak pro Kepentingan Nasional NKRI (KENARI). Melalui produk perundang-undangan dan peraturan pemerintah, kekayaan bangsa ini lari keluar negeri dan aset-aset bangsa dengan mudah diakuisisi oleh korporasi-korporasi kepentingan Asing. Artinya apa?