Thursday, February 22Kita mulai dari sini...

Polkum

Politik & Hukum

Eksekutif Anti Kritik, DPR Mau Juga

Eksekutif Anti Kritik, DPR Mau Juga

Polkum
Penulis: Abu Duda   Barang kali tidak semua anggota DPR ‘brengsek’ dan hanya mementingkan kepentingan partai. Saya yakin masih banyak anggota DPR juga yang benar-benar memperjuangkan nasib rakyat. Namun kali ini dengan sangat keberatan saya ajukan pendapat saya tentang lembaga ini. Saya tidak akan menyerang person, tapi akan mengkritisi kebijakan yang diambil terkiat revisi UU MD3 baru-baru ini. Dan seharusnya tulisan ini bukan dianggap hinaan. Beberapa pasal yang menjadi polemik yaitu dalam revisi UU No 17/2014 itu di antaranya terkait hak imunitas DPR. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 122 dan Pasal 245. Pasal 122 menyebut pengkritik DPR dapat dipidanakan. Sementara itu, revisi terhadap Pasal 245 mengatur kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memberikan pertim
Ada Campur Tangan Asing Dalam Amandemen UUD45

Ada Campur Tangan Asing Dalam Amandemen UUD45

Polkum
Awal Agustus 2002. Sidang Tahunan MPR baru saja dibuka oleh Ketua MPR, Amien Rais. Lima orang anggota MPR dari fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba melakukan gerakan. Kelimanya menolak amandemen ketiga dan keempat UUD 1945. “Amandemen pertama dan kedua masih bisa ditolerir. Tapi amandemen yang ketiga dan keempat sudah kebablasan,” kata Amin Aryoso, salah satu dari lima anggota PDIP Perjuangan yang menentang amandemen itu. Gerakan ini dimotori oleh Amin Aryoso dan Permadi. Permadi sendiri berkali-kali mengacungkan tangan, tapi diabaikan oleh Amien Rais. “Saya menyatakan penolakan terhadap amandemen itu, tapi Amien Rais terus saja memukul palu tanda setuju,” kata Permadi mengisahkan suasana rapat itu. MPR saat itu juga sangat tertekan. Setiap hari, berbagai kelompok gerakan mahasiswa dan
UUD 1945 Hasil Amandemen Menyimpang dari Pancasila

UUD 1945 Hasil Amandemen Menyimpang dari Pancasila

Ideologi, Polkum
UUD 1945 yang mengalami amandemen empat kali dinilai tidak berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pasalnya ditemukan inkonsistensi, kontradiksi, dan ketidakselarasan antarpasal dan ayat dalam undang-undang tersebut. Akibatnya, negara terjebak pada kekuasaan oligarki, praktik penyelenggaraan lebih berorientasi pada demokrasi dan hukum, namun mengabaikan pembangunan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Demikian yang mengemuka dalam Sarasehan Kebangsaan "Mewujudkan UUD Berdasar Pancasila", Rabu (12/2), di Kampus UGM. Sarasehan yang digagas Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM ini menghadirkan para pakar dan intelektual seperti Ketua PSP UGM Prof. Dr. Sudjito, Tokoh Masyarakat Prof. Dr. Ahmad Safii Maarif, Guru Besar Ilmu Filsafat UGM Prof. Dr. Kaelan, dan Sosiolog UGM Prof. Dr. Sunyoto U...
Kartu Kuning dan Sesatnya Sindiran Sri Mulyani

Kartu Kuning dan Sesatnya Sindiran Sri Mulyani

Polkum
Penulis: Muhammad Musfi Romdoni Editor: Jajang Kusuma   Pada hari Senin 5 Februari 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisi kuliah Pengantar Teori Ekonomi Makro di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia. Di sela penjelasan kuliahnya Sri Mulyani memberi sindiran terhadap aksi kartu kuning yang dilakukan oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia yakni Zaadit Taqwa kepada Presiden Joko Widodo. “Jadi mahasiswa UI yang mau kasih kartu kuning atau demo, harus sudah dapat kuliah Pengantar Teori Ekonomi Makro.” Lanjutnya, “Kalau sudah dapat pengantar makro ekonomi baru demo ya. Kalau belum terus demonya salah itu malu-maluin, jangan bilang pernah diajar saya”, ungkap ekonom mahzab neolib itu. Berdasar pada kedua pernyataan ter