Thursday, June 21Kita mulai dari sini...

Polkum

Politik & Hukum

Yang Sana Mau Ke Sana, Yang Sini Mau Ke Sini

Yang Sana Mau Ke Sana, Yang Sini Mau Ke Sini

Opini Publik, Polkum
Penulis: Jacky Jamrewav   Kondisi dan arah perjalanan Bangsa Indonesia di abad 21 ini, semakin hari semakin tak menentu dan terkesan tak memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah negara bangsa yang merdeka dengan perjuangan yang panjang serta pengorbanan yang besar oleh para Pahlawan. Maka alangkah sangat berdosa dan tak tau diri, apabila kita (generasi bangsa) hari ini, tak mampu berterima kasih dan bersyukur atas kemerdekaan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa kepada kita. Oleh sebab itu maka sebagai keharusan sejarah, kita wajib memberih ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada para pendahulu (Pahlawan). Dimana ungkapan itu sejatinya tak hanya ada lewat pemujaan nama-nama dan gambar yang selalu diumbar dalam ruang-ruang ...
Sultan Hamengkubuwono X: Tinjau Kembali  UUD 45 Hasil Amandemen

Sultan Hamengkubuwono X: Tinjau Kembali UUD 45 Hasil Amandemen

Polkum
Gubernur DIY yang juga Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengusulkan untuk meninjau ulang amandemen UUD 1945. Lantaran setelah UUD 1945 secara yuridis formal mengalami perombakan, tidak lagi mencerminkan jatidiri bangsa. Sultan HB X dalam orasi kebangsaan peringatan hari lahir Pancasila mengatakan sumber dari rapuhnya Pancasila sebagai dasar negara pada subtansi hukum yang paling mendasar, yaitu UUD 1945 yang telah diamandemen empat kali. Sultan kemudian mengutip analisis Kaelan bahwa ditemukan adanya penyimpangan jiwa Pancasila. “…hasil amandemen Pasal 1 ayat (2)…tidak koheren dengan jiwa Pancasila dan Pembukaan UUD 1945… Jikalau kedaulatan rakyat berhenti hanya pada Presiden dan DPR, maka tujuan Negara tentang kesejahteraan sebagaimana terkandung dalam pembukaan alin
Jokowi Lagi? Kehabisan Stok Pemimpin?

Jokowi Lagi? Kehabisan Stok Pemimpin?

Polkum
oleh: Abu Duda   Sejak diumumkannya Jokowi sebagai Calon Presiden oleh PDIP pada rakernas PDIP ke III, di Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (23/2/2018) waktu lalu, dinamika politik partai semakin menggeliat. Manuver-manuver dan serangkaian konsolidasi dilakukan partai-partai lain untuk bersaing mendapatkan perhatian. Perhatian tersebut bukanlah perhatian untuk menjadi calon penantang Jokowi, melainkan menjadi calon RI2 pendamping Jokowi. Pasalnya partai-partai yang lebih dahulu mendeklarasikan untuk mengusung Jokowi sampai saat ini tengah terus mencari siapa yang pas untuk mendampingi Jokowi. Namun  kalau kita pakai akal sehat, partai-partai besar lainnya kali ini serasa mati kutu. Mengais-ngais perhatian Banteng Merah, yang penting dapat jatah kursi. Sebu
Eksekutif Anti Kritik, DPR Mau Juga

Eksekutif Anti Kritik, DPR Mau Juga

Polkum
Penulis: Abu Duda   Barang kali tidak semua anggota DPR ‘brengsek’ dan hanya mementingkan kepentingan partai. Saya yakin masih banyak anggota DPR juga yang benar-benar memperjuangkan nasib rakyat. Namun kali ini dengan sangat keberatan saya ajukan pendapat saya tentang lembaga ini. Saya tidak akan menyerang person, tapi akan mengkritisi kebijakan yang diambil terkiat revisi UU MD3 baru-baru ini. Dan seharusnya tulisan ini bukan dianggap hinaan. Beberapa pasal yang menjadi polemik yaitu dalam revisi UU No 17/2014 itu di antaranya terkait hak imunitas DPR. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 122 dan Pasal 245. Pasal 122 menyebut pengkritik DPR dapat dipidanakan. Sementara itu, revisi terhadap Pasal 245 mengatur kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memberikan pertim