Monday, November 20Kita mulai dari sini...

Opini Publik

MAHASISWA, BANGKIT MELAWAN ATAU DIAM DITINDAS

MAHASISWA, BANGKIT MELAWAN ATAU DIAM DITINDAS

Opini Publik
Oleh : Sheila R.J, Mahasiswa Kriminologi UI Setiap revolusi atau perubahan sosial  di dunia ini, hampir pasti terdapat peran, baik itu sedikit maupun banyak, mahasiswa di dalamnya, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi di negeri Indonesia. Mahasiswa adalah ibarat sang penolong bagi mereka yang menginginkan perubahan dan sebaliknya petaka bagi mereka yang berkuasa. Sepertinya, sejarah terlanjur mempercayakan kepada pemuda mahasiswa untuk membuat perubahan. Namun, belakangan ini gerakan mahasiswa "gaungnya" seperti tidak terdengar lagi. Mereka sibuk dengan dunia nya sendiri. Lupa akan tridharma perguruan tinggi yang menuntut agar mahasiswa mengamalkan segenap tenaga dan pikirannya demi kesejahteraan rakyat. Terlena dengan hingar bingar yang ditawarkan oleh imperialis. Melihat kembali
Kita NKRI bukan NRI !

Kita NKRI bukan NRI !

Opini Publik
Oleh: Ilham Oetomo, Mahasiswa Sastra Belanda, Universitas Indonesia Negara Republik Indonesia? Atau Negara Kesatuan Indonesia? Mungkin kebanyakan orang belum pernah dengar kata NRI. Karena sejak dulu kita selalu ditanamkan jiwa kesatuan NKRI. Walau berbeda beda tetapi tetap satu. “Bhinneka Tunggal Ika” bahkan tertulis di lambang Negara kita. Karena nilai persatuan dan kesatuan lah dulu yang membuat kita kuat. Yang membuat kita dapat bersatu melawan kolonialisme. Tanpa kesatuan mungkin bangsa Indonesia belum merdeka sampai sekarang. “Persatuan Indonesia” bahkan adalah sila ke 3 dari pancasila, sebuah ideologi yang secara sah telah di putuskan sebagai Ideologi bangsa Indonesia.   Lalu apa itu NRI? Itu adalah UUD yang kita pakai pada hari ini, yaitu UUD NRI 2002 atau UUD 1945 yang
Demokrasi Untuk Siapa?

Demokrasi Untuk Siapa?

Opini Publik
Oleh: May Sanjaya S,H.   Mekanisme kekuasaan dalam sistem demokrasi liberal dan langsung yang diterapkan dalam UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002 dan seharusnya dinamakan UUD 2002, adalah tidak efektifnya mekanisme kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Setelah dilaksanakannya pemilu dengan prinsip one man one vote dan 5 minutes for 5 years yang kemudian partai politik pemegang kekuasaan Negara melakukan pembagian kekuasaan. Praktek kenegaraan dewasa ini dalam kenyataannya terpusat pada Presiden dan DPR. Setelah dilakukan Pemilu, kalangan elit politik dan para penyelenggara Negara sibuk dengan tarik ulur kekuasaan antar partai politik. Presiden dari suatu partai politik, kemudian membagi kekuasaan kepada partai koalisi. Konsekuensi lebih lanjut adalah, bahwa para meteri hasil dar...