Wednesday, December 13Kita mulai dari sini...

Opini Publik

Anomali atau Ketimpangan Nih Bu Sri?

Anomali atau Ketimpangan Nih Bu Sri?

Ekku, Opini Publik
oleh: Dwi Gema Kumara (Alumni Filsafat UI)   Saya langsung tersedak. Tersedak seketika karena begitu kagumnya melihat orang-orang pintar di negeri ini memang begitu pintar. Salah satunya menteri yang katanya kebanggaan saat ini, Sri Mulyani yang disebut Kwik Kian Gie merupakan salah satu kader mafia Berkeley. Dengan segala gudang prestasi di karirnya, satu hal yang membuat saya terkagum adalah keahliannya memilih diksi. Permainan satu kata, namun memiliki dampak opini publik yang fundamental. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa lesunya daya beli masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini merupakan gejala anomali di tengah meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal ketiga tahun ini. "Konsumsi rumah tangga yang 4,93% kami lihat secara hati-hati. Di satu sisi inflasi sanga...
Mulai Banyak Benteng Pancasila Gadungan

Mulai Banyak Benteng Pancasila Gadungan

Ideologi, Opini Publik, Polkum
oleh: Sarlan Abimanyu   Jujur saja, semakin hari saya semakin gatal pada berbagai kelompok yang menjadi benteng Pancasila 'gadungan'. Kenapa saya pakai kata gadungan? Toh kita dapat tes saja bagaimana kelompok-kelompok yang merasa ber-Pancasila akan gagap bicara tentang Pancasila secara das sollen dan das sein. Pancasila yang sering dikumandangkan hanya Pancasila jargon. Tanpa mengerti bahwa pemahaman poin-poin dalam Pancasila itu tidak pernah bebas dari sebuah konteks. Apa konteks yang dimaksud? Yaitu UUD 18 Agustus 1945. Karena poin-poin yang kita kenal sebagai 5 poin azas itu (sehingga disebut Panca, yang artinya lima) berada di dalam Pembukaan UUD 1945 yang berkedudukan sebagai staatfundamentalnorm.¬† Maka dari itu konsekuensi dalam sebuah aturan konsitusi berlaku hira
UUD 1945 Sudah Final dan Merupakan Sistem Khilafah Terbaik di Dunia

UUD 1945 Sudah Final dan Merupakan Sistem Khilafah Terbaik di Dunia

Kronik, Opini Publik, Polkum
Oleh: Syarifuddin Simbolon, S.H. (Advokat) Ketentuan Pasal 37 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bukan untuk mengubah UUD 1945 melainkan mengubah UUD (Undang-undang Dasar) yang ditetapkan MPR disebut Pasal 3 UUD 1945. Undang-undang Dasar 1945 termasuk golongan Hukum Tata Negara (Staatrechts) bukan Hukum Tata Pemerintah (Administratieverechts, Goverment Law). UUD disebut pada Pasal 3 UUD 1945 yang ditetapkan oleh MPR itulah yang akan mengatur atau pedoman atau yang harus dituruti oleh Presiden RI sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan disebut pada Pasal 4  UUD 1945. Tulisan ini sekaligus menanggapi pertanyaan  Prof.Fahmi Amhar yang mempertanyakan apakah UUD 1945 sudah final? Jika final, mengapa ada ketentuan Pasal 37 dalam tulisannya MENANTANG IDE KHILAFAH yang beredar di Media
72 Tahun Sejak Proklamasi: Merdeka Itu Untuk Sejahtera

72 Tahun Sejak Proklamasi: Merdeka Itu Untuk Sejahtera

Opini Publik
Oleh: Dwi Gema Kumara Penulis merupakan alumnus Filsafat Universitas Indonesia   Dalam pergolakan Revolusi Kemerdekaan sejak proklamasi 1945, maka rakyat Indonesia telah berhasil membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bebas dan berkedaulatan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Negara kesatuan itu adalah Negara Kebangsaan. Kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 itu mengandung pesan luhur bahwa kedepannya seluruh elemen bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan yang telah diraih itu dengan pembangunan. Membangun mempunyai arti yang sangat luas, yaitu membangun dalam segala bidang kehidupan Negara dan masyarakat, membangun dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik dan sosial, dalam bidang pendidikan dan kebudayaan dan yang tidak kurang pentingnya adalah m...