Wednesday, October 18Kita mulai dari sini...

Opini Publik

UUD 1945 Sudah Final dan Merupakan Sistem Khilafah Terbaik di Dunia

UUD 1945 Sudah Final dan Merupakan Sistem Khilafah Terbaik di Dunia

Kronik, Opini Publik, Polkum
Oleh: Syarifuddin Simbolon, S.H. (Advokat) Ketentuan Pasal 37 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bukan untuk mengubah UUD 1945 melainkan mengubah UUD (Undang-undang Dasar) yang ditetapkan MPR disebut Pasal 3 UUD 1945. Undang-undang Dasar 1945 termasuk golongan Hukum Tata Negara (Staatrechts) bukan Hukum Tata Pemerintah (Administratieverechts, Goverment Law). UUD disebut pada Pasal 3 UUD 1945 yang ditetapkan oleh MPR itulah yang akan mengatur atau pedoman atau yang harus dituruti oleh Presiden RI sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan disebut pada Pasal 4  UUD 1945. Tulisan ini sekaligus menanggapi pertanyaan  Prof.Fahmi Amhar yang mempertanyakan apakah UUD 1945 sudah final? Jika final, mengapa ada ketentuan Pasal 37 dalam tulisannya MENANTANG IDE KHILAFAH yang beredar di Media
72 Tahun Sejak Proklamasi: Merdeka Itu Untuk Sejahtera

72 Tahun Sejak Proklamasi: Merdeka Itu Untuk Sejahtera

Opini Publik
Oleh: Dwi Gema Kumara Penulis merupakan alumnus Filsafat Universitas Indonesia   Dalam pergolakan Revolusi Kemerdekaan sejak proklamasi 1945, maka rakyat Indonesia telah berhasil membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bebas dan berkedaulatan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Negara kesatuan itu adalah Negara Kebangsaan. Kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 itu mengandung pesan luhur bahwa kedepannya seluruh elemen bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan yang telah diraih itu dengan pembangunan. Membangun mempunyai arti yang sangat luas, yaitu membangun dalam segala bidang kehidupan Negara dan masyarakat, membangun dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik dan sosial, dalam bidang pendidikan dan kebudayaan dan yang tidak kurang pentingnya adalah m...
Kembalikan Pancasila Pada Roh Dan Spiritnya

Kembalikan Pancasila Pada Roh Dan Spiritnya

Ideologi, Opini Publik
Oleh: Jacky Jamrewav, S.H. Penulis adalah Ketua DPC GMNI Jakarta Pusat   Dinamika pertumbuhan kehidupan dan perkembangan kehidupan nasional Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini menunjukan sebuah fenomena pertentangan dan konflik yang sangat tinggi. Fenomena pertentangan dan konflik tersebut nampak dalam sistem dan hukum negara yang diatur dan dijalankan untuk melanggengkan penguasaan kaum yang kuat terhadap yang lemah. Pembangunan negara yang dijalanan berdasarkan kebutuhan pasar dan kepentingan investor asing juga menunjukan sisi keberpihakan pemerintah yang lebih diprioritaskan pada kepentingan dan kebutuhan kaum kapitalis dan melupakan tugas serta tanggungjawabnya untuk menjalankan amanat penderitaan rakyat Indonesia yang diinginkan dan dibutuhkan oleh...
Pemilu dan Pilkada Langsung Bukan Cerminan Pancasila

Pemilu dan Pilkada Langsung Bukan Cerminan Pancasila

Opini Publik
Oleh: Dwi Gema Kumara Penulis merupakan alumni Filsafat UI, penggiat filsafat Pancasila.   Demokrasi Indonesia kehilangan arahnya. Setidaknya inilah gambaran kondisi saat ini, sekurang-kurangnya pasca 18 tahun reformasi. Mengapa saya berpendapat demikian? Jawabannya sangatlah mudah, berkaca pada sejarah bangsa juga kondisi aktual yang dialami bangsa kita. Mari kita tengok, mungkin yang paling fresh dalam benak kita, kita ambil saja dari pertempuran perebutan penguasa DKI. Karena, jalannya Pilkada DKI tak jarang diartikan menjadi indikator suskesnya proses berdemokrasi di Indonesia. Tidak sedikit efek Pilkada DKI masih memenuhi di media massa kita. Sehingga tak sedikit pasca sistem ‘coblos-coblosan’ seperti ini berlaku, masyarakat Indonesia semakin dibingungkan dan serin