Wednesday, October 18Kita mulai dari sini...

Kronik

Kronika

Tentara Harus Berpolitik!

Tentara Harus Berpolitik!

Kronik
Kamis, 5 Oktober, Tentara Nasional Indonesia merayakan HUT yang ke-72. Di tengah dinamika situasi bangsa saat ini, sudah sepatutnya kita bangga atas kehadiran para kstaria, para patriot yang berasal dari Rakyat itu. Karena sejatinya  memang tentara Indonesia adalah tentara Rakyat. Sehingga kepentingan kedaulatan rakyat adalah tugas pokok utamanya. Sayangnya ditengah kisruh kepentingan para penguasa, tudingan-tudingan miring terus dilayangkan pada TNI kita. Banyak yang berpendapat bahwa aktiftas Panglima TNI saat ini, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, melakukan 'politik praktis'. Padahal dengan tegas Panglima mengatakan bahwa yang dilakukannya semata-mata bentuk politik negara. Disampakan Presiden Joko Widodo dalam acara HUT TNI ke-72 kemarin bahwa “TNI tidak boleh terlibat dalam politik
Dana Parpol Naik 10x Lipat, Korupsi Mau Berapa Kali Lipat?

Dana Parpol Naik 10x Lipat, Korupsi Mau Berapa Kali Lipat?

Kronik
Pemerintah akhirnya memastikan kenaikan anggaran untuk partai politik. Kenaikan yang bisa dikatakan cukup tinggi, angkanya mencapai 10 kali lipat. Yang awalnya Rp.108 per suara, menjadi Rp.1000 per suara. Jika dinominalkan mencapai 124 miliar per tahun. Tentu hal ini menjadi kabar gembira bagi partai politik terkhusus elit-elitnya. Bahkan ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, mengatakan bahwa dengan naiknya anggaran dari pemerintah untuk pendanaan Parpol ini akan menjadi sebuah 'gairah baru' bagi partai politik. Kita garis bawahi mengenai 'gairah baru'. Pasalnya memang jika bicara soal uang, apalagi jumlahnya meningkat tentu membuat wakil-wakil rayat bergairah. Tetapi seharusnya logikanya tidak demikian. Walaupun tidak naik pun harus tetap bergairah, karena menjadi politisi i...
UUD 1945 Sudah Final dan Merupakan Sistem Khilafah Terbaik di Dunia

UUD 1945 Sudah Final dan Merupakan Sistem Khilafah Terbaik di Dunia

Kronik, Opini Publik, Polkum
Oleh: Syarifuddin Simbolon, S.H. (Advokat) Ketentuan Pasal 37 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bukan untuk mengubah UUD 1945 melainkan mengubah UUD (Undang-undang Dasar) yang ditetapkan MPR disebut Pasal 3 UUD 1945. Undang-undang Dasar 1945 termasuk golongan Hukum Tata Negara (Staatrechts) bukan Hukum Tata Pemerintah (Administratieverechts, Goverment Law). UUD disebut pada Pasal 3 UUD 1945 yang ditetapkan oleh MPR itulah yang akan mengatur atau pedoman atau yang harus dituruti oleh Presiden RI sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan disebut pada Pasal 4  UUD 1945. Tulisan ini sekaligus menanggapi pertanyaan  Prof.Fahmi Amhar yang mempertanyakan apakah UUD 1945 sudah final? Jika final, mengapa ada ketentuan Pasal 37 dalam tulisannya MENANTANG IDE KHILAFAH yang beredar di Media
Kisah Dari Tugu Muda Semarang: Kembali kepada Semangat 17 Agustus 1945

Kisah Dari Tugu Muda Semarang: Kembali kepada Semangat 17 Agustus 1945

Kronik
Pada hari Rabu pagi, 20 Mei 1953, Bung Karno meresmikan Tugu Muda di Semarang yang didirikan di Taman Merdeka di Bojong di muka stafkwatier divisi Diponogoro. Tugu tersebut dimaksudkan sebagai peringatan “pertempuran lima hari” yang dilakukan oleh Angkatan Muda dalam bulan Oktober 1945 melawan Jepang. Tetapi sebagai lambang perjuangan kemerdekaan, tugu ini sesungguhnya didirikan oleh seluruh bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang telah menderita dan berjuang untuk kemerdekaannya, demikian kata Bung Karno dalam Pidatonya. Pukul delapan lebih dua puluh menit Bung Karno tiba di lapangan terbang Kalibanteng dengan pesawat GIA dari Jakarta. Setelah memeriksa barisan kehormatan, presiden menuju ke Taman Merdeka untuk meresmikan tugu itu. Perhatian rakyat terhadap kepala Negara i