Monday, November 20Kita mulai dari sini...

Kesra

Kesejahteraan Rakyat

Bangsa yang Krisis

Bangsa yang Krisis

Kesra, Polkum
Dalam beberapa diskusi politik dan kebudayaan hari-hari ini, setidaknya ada 3 (tiga) wilayah permasalahan. Pertama, kenyataan minimya dan tidak adanya teladan yang baik dari para pemimpin kita, sehingga sia-sia lah usaha pendidikan nilai dan karakter sebagai solusi pintasnya. Kedua, gejala putus asa akan adanya perbaikan dalam hidup berbangsa dan bernegara pasca reformasi yang kurang lebihnya berumur 18 (delapan belas) tahun, padahal pada awalnya diharapkan mampu memberikan kebaharuan dalam cara bernegara kita dalam sistem politik yang demokratis dengan pembagian 3 (tiga) kekuasaan yang saling mengawasi antara yudikatif, legislatif dan eksekutif. Di tambah dengan maraknya kasus korupsi serta politik transaksional yang terus menggebu untuk berlomba memenuhi kepentingan ego partai politik. A...
Memperingati 91 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia (II)

Memperingati 91 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia (II)

Kesra
Dari itu, demi mengajarkan tata hukum yang bulat dan utuh itu, tidaklah masuk akal kiranya jika pendidikan tinggi hukum terlalu banyak memberi tempat kepada berbagai gagasan yang saling berbenturan. Suka tidak suka, mau tidak mau, hukum selalu mengenai benar dan salah, bahkan juga baik dan buruk dalam satu sajian. Bagaimana peserta didik ilmu hukum tidak pusing tujuh keliling, ketika segala gagasan dihidangkan di hadapannya, tanpa diberitahukan kepadanya mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk? Dari manakah hendak diukur benar-salah, baik-buruknya itu? Tidak lain daripada jatidiri bangsa, yang berupa cara berpikir bangsa! Silakan pendidikan tinggi dalam ilmu lainnya mengajarkan ketidakberpihakan ilmu pengetahuan; Bagi ilmu hukum, keberpihakan itu mutlak! Darura...
Memperingati 91 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia (I)

Memperingati 91 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia (I)

Kesra
Identitas Nasional. Riwayatmu Dulu Di tengah-tengah kehidupan masa kini di mana berbagai pernik global telah menyatu utuh dalam keseharian, masih relevankah berbicara tentang jatidiri kebangsaan, identitas nasional? Di tengah-tengah hiruk-pikuk semboyan konvergensi hukum diserukan, untuk mengintegrasikan tata hukum—bila suka, bolehlah menyebutnya sistem hukum—demi memperkokoh integrasi perdagangan dunia, masih relevankah berbicara tentang tata hukum nasional? Bagaimana kekinian memaknai kata-kata ini, identitas nasional, tata hukum nasional? Sekurang-kurangnya sudah dua puluh tahun berselang ketika kata-kata itu terakhir kali masih sarat makna, baik bagi yang mengucapkannya, terlebih bagi yang mendengarnya; dahulu, ketika televisi swasta nasional masih baru satu stasiun saja, dan sem