Hankam

Sejengkal tanah pun, bangun sesuatu di atasnya! Tanah air kita negeri kepulauan. Banyak titik-titik terluar wilayah kita berupa pulau-pulau kecil dan sangat kecil, dari ukuran sekian hektar sampai yang hanya beberapa meter persegi saja. Namun demikian, seberapa pun luasnya, hendaknya dibangunlah sesuatu bangunan yang berfungsi militer di atasnya. Pangkalan, bila luasnya beberapa hektar. Pos penjagaan, bila hanya beberapa ratus meter persegi. Mercu suar jika lebih kecil lagi, antena radio aerial, tiang lampu sekalipun. Apapun bentuknya, tunjukkan kehadiran kita di sana, dan sering-sering memeriksa bangunan-bangunan ini. Jadikanlah pulau-pulau kecil ini sebagai checkpoints dalam suatu sistem patroli perbatasan yang dikendalikan oleh jejaring (network) pangkalan-pangkalan di perbatasan ...

Sudah cukuplah kiranya selama ini kita saling tunjuk hidung mengapa wilayah perbatasan bisa sekumuh itu. Sudah cukuplah kiranya bersilat lidah mengenai penyebab-penyebabnya dan  siapa-siapa saja yang paling bertanggung-jawab. Nyatanya, sampai hari ini, wujud kedaulatan Republik Indonesia yang paling setia hadir di wilayah-wilayah perbatasan adalah TNI. Oleh karena itu, jika tidak mau sendiri hadir di sana, cukuplah memberi dukungan nyata—artinya, tentu saja, tidak sekadar dukungan moril, apalagi sekadar cenderamata dan karangan bunga—pada TNI baik sebagai institusi maupun orang-perorang prajurit-prajuritnya dalam menjalankan tugas negara menegakkan kedaulatan efektif di wilayah-wilayah perbatasan itu. Pengelolaan Perbatasan. Suatu Perspektif Militer Jika benar TNI dipercaya dan didukung

Suatu entitas, atau kekuatan, atau kekuasaan politik disebut sebagai “negara” (state, staat) ketika ia memiliki (i) klaim efektif atas wilayah tertentu di mana ia berdaulat, (ii) penduduk yang mengakui kedaulatan entitas itu atas mereka—yang berarti tidak ada lagi di dunia ini kekuasaan yang dapat mengatasinya, dan (iii) pemerintahan yang efektif, artinya, memiliki wewenang berdasarkan kedaulatan itu. Selain ketiga syarat tersebut, ada lagi orang yang menambah syarat keempat, yaitu pengakuan dari entitas, atau kekuatan, atau kekuasaan politik yang sejenis—artinya, pengakuan negara lain. Bagaimana negara Indonesia terbentuk? Dari sudut pandang teori di atas, maka Indonesia kali pertama terbentuk karena terpenuhinya syarat pemerintah itu terlebih dulu. Ini termasuk unik, karena biasanya n