Tuesday, September 25Kita mulai dari sini...

Hankam

Pertahanan & Keamanan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra “Kembali ke UUD 45 Asli”

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra “Kembali ke UUD 45 Asli”

Hankam, Ideologi, Polkum
Jakarta, peristiwa 1998 dianggap sebuah titik balik dari akan majunya bangsa Indonesia. Menggulingkan orde baru dengan orde reformasi yang mengusung sebuah keadilan dan demokrasi yang pro rakyat. Namun ironisnya era reformasi kini tak memberikan nilai keadilan dan kesejahteraan sosial apapun. Hal ini salah satu dampak negatif yang cukup jelas dengan adanya amandemen UUD 1945. Seperti dalam wawancara dari kedaipena.com (15/09/2016), menurut Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung,  anggota DPR Komisi I dari Fraksi Gerindra, menegaskan bahwa dampak negatif dari amandemen UUD 1945 pasca reformasi. Sehingga mengembalikan UUD 1945 yang asli harus segera dilakukan. "Di DPR sendiri tidak sedikit yang memperjuangkan ke arah itu, namun masih kalah suara", pungkasnya. Amandemen UUD 1945 y
Mahasiswa Gugat UKT, Siapa yang Salah?

Mahasiswa Gugat UKT, Siapa yang Salah?

Hankam, Ideologi, Kesra, Kronik
Akhir-akhir ini berbagai mahasiswa di berbagai Universitas melakukan aksi gugatan kebijakann Uang Kuliah Tunggal (UKT). Para mahasiswa menilai bahwa dengan adanya sistem UKT justru makin mempermahal biaya pendidikan. Lalu siapa dalang masalah pendidikan yang mahal ini? Sebagai konsekuensi atas penerapan ideologi neoliberalme, IMF dan World Bank meluncurkan paket kebijakan untuk menyokong pendidikan tinggi di negara-negara berkembang. Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami penyesuaian struktural tersebut, yang salah satunya ditandai dengan reformasi paradigma di periode 1994-2010. Pada Mei 2005, Indonesia sebagai anggota WTO, terpaksa harus menandatangani General Agreement on Trade Service(GATS) yang mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa, antara lain layanan keseh...
Sejak 2012 PBNU Sudah Ingatkan Dampak Buruk Amandemen

Sejak 2012 PBNU Sudah Ingatkan Dampak Buruk Amandemen

Hankam, Ideologi, Kronik, Polkum
Seperti apa yang dilansir http://news.okezone.com (16/9/2012), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Sahal Mahfudz (Alm), mengatakan amandemen UUD 1945 ketika era reformasi 1998 tidak hanya memberikan dampak yang positif bagi kehidupan berbangsa dan negara, namun juga memberikan dampak yang negatif. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan secara terburu-buru mengakibatkan munculnya peraturan perundang-undangan yang menyengsarakan rakyat. "Ketika amandemen UUD 1945 dilakukan dengan tergesa-gesa dan kurang cermat, akibatnya antara lain lahirnya aturan perundang-undangan yang merugikan rakyat, bangsa dan negara," kata Sahal, ketika menyakpaikan sambutannya dalam pembukaan acara Munas dan Konbes PBNU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (15/9/2012). Lebih lanjut, akibat...
Evaluasi 2 Tahun Jokowi-JK: Tantangan Bagi Mahasiswa Selesaikan Masalah ‘Hulu’

Evaluasi 2 Tahun Jokowi-JK: Tantangan Bagi Mahasiswa Selesaikan Masalah ‘Hulu’

Hankam, Kesra, Kronik, Polkum
oleh Dwi Gema Kumara, Mahasiswa Magister Filsafat Universitas Indonesia   Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, tepat 2 tahunnya kita dimpimpin oleh pemerintahan Jokowi-JK. Dalam upaya evaluasi pemerintahan Jokowi-JK, digelar berbagai aksi mahasiwa untuk menagih janji dari pemerintah. Mahasiswa yang berasal dari Sumatera bagian utara, Sumatra bagian selatan, Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah-DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Timur, dan Barat, Bali, Nusa Tenggara dan Papua menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintahan Jokowi-JK. Pertama mendesak pemerintah untuk menindak tegas mafia kasus kebakaran hutan dan lahan. Kedua menolak reklamasi Teluk Benoa dan Teluk Jakarta.  Ketiga, mereka mendesak pemerintah untuk menolak tax amnesty yang dinilai tidak pro rakyat.  Keem