Tuesday, April 24Kita mulai dari sini...

Busuk Pemilu Pilkada: Hikmah Di Balik La Nyalla

Penulis: Musfi Romdoni (Ketua GMNI Komisariat FIB UI)

 

Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne pada Selasa, 16 Januari 2018 mengangkat persoalan pelik  namun klasik yakni mahar politik, yang pada kasus ini melibatkan La Nyala Mattaliti. Tidak berlebihan sekiranya judul diskusi tersebut adalah La Nyala vs Prabowo. Judul ini sekiranya tidak menyebut bahwa memang ada suatu perseteruan face to face antara La Nyala dan Prabowo, melainkan nama Prabowo diangkat mengingat beliau adalah ketua Partai Gerindra yang tentu jika Partai Gerindra diterpa isu, maka akan dilihat pada pundaknya.

Simpulan tersebut berdasarkan surat La Nyala yang dibacakan oleh Djamal Aziz selaku kolega La Nyala di acara ILC. Surat itu sendiri terdiri dari 4 bagian: (1) Klarifikasi, (2) Fakta, (3) Harapan, dan (4) Sikap. Berikut Rinciannya:

Klarifikasi 

La Nyala menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah mengatakan secara langsung bahwa Prabowo memalaknya. Kalimat itu adalah judul yang dibuat media

La Nyala menyebut bahwa Prabowo tidak meminta uang mahar.

Fakta

Ada oknum pengurus partai, yang menemui La Nyala dan menjanjikan mengurus rekomendasi.

Oknum tersebut meminta sejumlah fasilitas pribadi kepada La Nyala

Oknum tersebut meminta sejumlah dana untuk beberapa keperluan, yang tidak perlu La Nyala rinci, karena hanya akan membuka aib seseorang. Total dana yang La Nyala keluarkan kepada oknum tersebut sekitar Rp 7 miliar. Masing-masing Rp 5,9 miliar dan beberapa kali pengeluaran sekitar Rp 1,1 miliar.

Ketua DPD Gerindra Jatim dalam pembicaraan melalui telepon dengan tim La Nyala, menyampaikan agar disiapkan dana Rp 170 atau Rp 150 miliar, yang akan dibawa ke Prabowo dan akan diurus rekomendasi supaya dijadikan calon gubernur. Sekaligus akan diurus partai koalisi lainnya

La Nyala ketika dipanggil Prabowo, diminta untuk menyiapkan dan menyerahkan dana saksi sebesar Rp 40 miliar di kisaran tanggal 20 Desember 2017. Namun La Nyala menolak, karena dirinya hanya bersedia menyiapkan dan menyerahkan dana saksi dan dana pemenangan setelah resmi terdaftar sebagai calon gubernur di KPU. Oleh karena itu La Nyala membuka Cek Rp 70 miliar, yang hanya akan bisa cair setelah dirinya resmi menjadi calon gubernur.

Akhirnya La Nyala diberi surat tugas oleh Prabowo untuk mencari sendiri partai koalisi, dan diberi waktu selama 10 hari.

La Nyala menyebut semua fakta yang dia tulis dalam surat sudah tercatat, terdapat saksi dan sebagian memiliki bukti otentik, baik berupa kuitansi/tanda terima, maupun rekaman chatting dan telepon.

Harapan

La Nyala berharap kepada semua stakeholderpolitik dan akademisi untuk mengambil pelajaran berharga dari fenomena politik rekomendasi partai di Indonesia. Untuk kemudian menyusun rumusan perbaikan sistem tata kelola dan model.

La Nyala berharap MPR/DPR melakukan evaluasi kebijakan dan evaluasi peraturan perundangan terkait dengan partai politik dan kontestasi pemilihan kepala daerah.

Karena bagi La Nyala politik berbiaya tinggi cenderung menghasilkan perilaku koruptif, bagi pemenang dan kerugian material dan moril bagi pihak yang kalah.

Terhadap internal Partai Gerindra, La Nyala berharap Badan Pengawas dan Etik Partai melakukan tindakan terhadap oknum-oknum partai dan orang dekat Ketua Umum yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan partai.

Sikap

Akhir kata, La Nyala menegaskan tidak akan terlibat dukung mendukung pasangan calon di Pilgub Jatim. La Nyala memilih puasa politik,  namun tetap melakukan konsolidasi dengan para pendukung dan relawannya untuk menyongsong Pileg dan Pilpres 2019.

Menutup penuturannya, Dzamal Aziz menegaskan bahwa kasus yang menimpa La Nyala adalah bukti boboknya kesalahan sistem dalam demokrasi Indonesia. Tanpa ragu ia menyebut bahwa Demokrasi Pancasila namun isinya liberal. Sontak pernyataan tegas tersebut begitu mengundang perhatian para peserta ILC pada waktu itu, saya rasa kita yang menonton akan sulit juga untuk tidak mengacuhkan pernyataan tersebut.

Getir kita simpulkan bahwa rumusan intelektual Pancasila tidak memenuhi aplikasi konkritnya karena dirapuhkan dari dalam. Maksudnya adalah tidak mungkin adanya suatu aplikasi yang baik dan tepat mengenai Pancasila jika sistem yang menjadi roda-roda grigi yang menjalankannya tidak benar. Mudah kita menyebut bahwa mereka yang kompeten untuk menjadi pemimpin atau kepala daerah harus didukung dan dibantu untuk maju dalam pesta demokrasi. Persoalannya adalah sistem yang berlaku saat ini di Indonesia menyulitkan hal tersebut. Terdapat dua alasan utama terkait hal tersebut:

PERTAMA, bakal calon sekiranya harus mendapatkan dukungan dari partai atau gabungan beberapa partai. Hal ini karena pencalonan melalui jalur independen menemui hambatan besar terkait biaya kampanye dan pengenalan diri ke khalayak ramai. Tentunya jika kedua hal tersebut dibantu partai akan jauh lebih mudah.

Alasan KEDUA, partai di Indonesia jumlahnya banyak dan hanya beberapa yang menjadi partai besar dan populer. Hal ini mengakibatkan suatu fenomena yang lumrah terjadi pada pasar politik, yakni partai-partai besar dan populer karena dana yang kuat akan memiliki nilai lebih dari partai-partai lainnya. Dengan demikian, pihak yang ingin didukung oleh partai besar dan populer tersebut tentu mengharuskannya untuk mengeluarkan biaya kampanye yang besar. Jika jumlah partai hanya sedikit, katakanlah hanya 3 atau 4, tentu dana operasional partai akan lebih dapat diawasi, mestinya.

Akhir kata, pengkajian ulang secara mendalam dan menyeluruh terhadap sistem demokrasi pasca menjelang 20 tahun reformasi, yang diartikan berupa pemilu dan pilkada langsung seperti sekarang ini berada pada titik urgensi yang tinggi. Perbaikan sistem adalah konsekuensi logis yang harus terwujud guna membenahi demokrasi kita. Yaitu mengambalikan (dalam konteks ini demokrasi politik) yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa, yaitu seperti apa yang diamanatkan Pancasila pada sila ke-4 yaitu esensi suatu hikmah kebijaksanaan dalam formasi kedaulatan rakyat melalui permusyawaratan perwakilan. Salam Pancasila, Merdeka!

Baca Juga: Kartu Kuning dan Sesatnya Sindiran Sri Mulyani

 

Editor: Jajang Kusuma

Link terkait: https://www.youtube.com/watch?v=b40Jvbvwy8M

One Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: