Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Berubahnya Sistem Pemerintahan Khas Indonesia Akibat Amandemen UUD45

Sebuah realita objektif ketika melihat bahwa sistem pemerintahan negara kita yang hari-hari ini semakin carut marut. Tidak ada sinergi antara elemen-elemen kuasa yang mengakibatkan tata aturan berbangsa yang semakin tidak mengarah kepada agenda pengembangan bangsa menuju arah yang lebih baik. Hal ini merupakan efek dari berubahnya UUD 1945 yang sangat berpengaruh besar terhadap sistem pemerintahan.

Sebuah fakta sejarah para pendiri bangsa Indonesia mempunyai sikap politis yang tegas untuk melaksanakan tata pemerintahan yang tidak menganut sistem umum yang digunakan negara-negara barat yaitu sistem Parlementer atau Presidensil.  Mereka menyebutnya sebagai ‘Sistem Pemerintahan Sendiri’ yang kemudian disebut sebagai sistem MPR, karena kekuasaaan tertinggi ada di tangan MPR sebagai bentuk pengejawantahan dari seluruh rakyat Indonesia.

Namun setelah mandemen UUD 1945, otentisitas bentuk pemerintahan kita dicaka-acak, yang kemudian cenderung mengarah ke Presidensil. Akan tetapi sesungguhnya malah lebih cenderung ke  parlementer, karena kekuasaan semakin besar di DPR dan kekuasaan Presiden semakin di kendalikan DPR yang isinya bukan perwakilan elemen masyarakat Indonesia namun malah kepentingan Partai Politik. Akibatnya perubahan sistem pemerintahan negara ini, semakin terlihat pula bahwa tata kelola pemerintahan semakin tidak efektif dan semakin sulitnya mengambil kebijakan yang bersifat strategis demi kebutuhan bangsa.

Pertanyaannya mengapa harus melulu mengikuti trend cara politik yang di pakai negara lain? Bukankah para pendiri bangsa sudah menyiapkan Sistem Pemerintahan Sendiri itu dengan melihat kekhasan masyarakat Indonesia.

Mari kita berkaca dan berefleksi, bagaimana sistem pemerintahan yang diamanatkan UUD 1945  begitu orisinil dan mutakhir. Kekhasan Sistem Pemerintahan Sendiri yang terdiri dari enam lembaga adalah sebagai berikut:

  1. Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Presiden juga mempunyai kekuasaaan membuat undang-undang. Presiden hanya ‘mandataris’ MPR (kebijakan tertinggi dibuat oleh MPR; Presiden tidak dapat membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan dengan kebijakan MPR). Dalam menjalankan mandat MPR, kekuasaan dan tanggung jawab di tangan Presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
  2. Dewan Perwakilan rakyat (DPR) yang mewakili partai politik, bertugas memberi persetujuan kepada tiap-tiap rancangan undang-undang dari Pemerintah. DPR mempunyai hak inisiatif untuk menetapkan Undang-Undang. DPR bertugas menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama-sama dengan Kepala Negara (dalam penyusunan APBN kedudkan DPR lebih kuat daripada Presiden). DPR juga bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. DPR tidak dapat diubah oleh Presiden.
  3. Mahakamah Agung berwenang untuk melaksanakan kekuasan kehakiman.
  4. Dewan Pertimbangan Agung yang bertugas memberi nasehat kepada Presiden.
  5. Badan Pemeriksa Keuangan.
  6. MPR adalah lembaga tertinggi yang menetapkan UUD dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kekhasan MPR terlihat dari kedudukannya sebagai pengganti Konstituante. MPR adalah Badan perwakilan Rakyat (Representative) yang terdiri dari anggota DPR yang mewakili partai politik, utusan daerah yang mewakili daerah dan utusan golongan yang mewakili golongan-golongan.

Prof. Supomo merancang Badan Perwakilan rakyat yang terdiri dari dua bagian. Bagain atas, MPR, bertugas untuk menetapkan UUD, Supreme law of the land, sedangkan bagian bawah, DPR, bertugas untuk membentuk undang-undang bersama-sama pemerintah. Terlihat bahwa di Indonesia, Legislatif, dalam arti badan yang membuat kebijakan, terbagi dua yakni MPR yang membuat kebijakan tertinggi dan Pemerintahan dan DPR yang membuat kebijakan yang dijabarkan dari ketetapan MPR.

Maka jika ajaran para pendiri bangsa ini yang terdapat UUD 1945 Asli secara konsisten dan konsekuen dilaksanakan, sistem tata kelola negara kita menjadi lebih jelas dan teratur. Jangan terjebak oleh hegemoni dari luar, karena bangsa Indonesia sudah memiliki tata cara pemerintahnnya sendiri.

Dengan demikian sudah sebuah keharusan, pakar konstitusi para filofof Indonesia, juga pemerintah secara bersama-sama duduk dengan hati yang tulus untuk memperbaiki kekeliruan  yang terdapat dalam Amandemen UUD 1945 agar dapat berjalannya Sistem Pemerintahan Sendiri yang sesuai dengan budaya rakyat Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 Asli.

(Happy Bone Zulkarnaen)

Leave a Reply

%d bloggers like this: