Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Berbahaya, UUD 1945 Dipalsukan?

Sebuah panggilan sejarah untuk kita seluruh elemen bangsa menyadari bahwa cita-cita bangsa Indonesia yang disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai Undang-Undang Dasar 1945 kini telah dicemari. Artinya dewasa ini bangsa kita sangat jauh dari cita-cita bersama yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan UUD 1945? Fakta sejarah bahwa UUD 1945 telah berubah esensinya melalui amandemen yang dilakukan pada periode tahun 1998 hingga tahun 2002. Banyak orang bertanya, apakah UUD tidak dapat diubah? Jawabannya boleh. Namun ada sebuah posedur. Pengubahan tersebut boleh dilakukan sebagai penyempurnaan, bukan mengganti UUD 1945 yang asli. Artinya penyempurnaan terhadap UUD 1945 haruslah dimasukan ke dalam bentuk adendum. Sedangkan amandemen hanya dapat dilakukan terhadap adendumnya.

Sebagai contoh, pada UUD 1945 Asli belum memuat berapa periode presiden boleh dipilih kembali. Jika ada kebutuhan tentang tata aturan tersebut yang sifatnya sangat teknis, misal Presiden hanya boleh dua kali periode (masing-masing 5 tahun), maka bukan diubah bunyi ayatnya terhadap yang asli, melainkan dibuatlah adendum yang mengatur tata pelaksanaan yang mengatur tentang periode jabatan kepemimpinan presiden. Artinya tubuh UUD 1945 tetap murni sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

Ketika amandemen dilakukan tehadap tubuh UUD, artinya yang terjadi adalah penggantian sebuah dasar bernegara. Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Sangat tergesa-gesa ketika berpendapat bahwa UUD45 kita terlalu abstrak. Sejatinya esensi sebuah Undang-Undang Dasar memang haruslah demikian. Artinya para pendiri bangsa sudah menyadari bahwa kebutuhan bangsa akan berubah seiring perkembangan zaman. Dengan bentukanya yang konseptual, menunjukkan keluwesan dasar negara. Sehingga sifat UUD 1945 kita sangatlah futuristik. Dengan kata lain UUD 1945 kita dibentuk agar mampu menghadapi tantangan zaman. Sebagai bentuk operasional teknisnya, yang dapat berubah adalah pada level aturan di bawahnya seperti UU, Peraturan Pemerintah dan sejenisnya yang jelas tidak boleh menyimpang dari UUD 1945 sebagai aturan dasar.

Amandemen yang empat kali yang dilakukan sangatlah fatal. Mengapa demikian, karena jika kita cermati  kembali, UUD hasil amandemen jauh dari amanat Pancasila sebagai ideologi bangsa. UUD 2002 bersifat sangat liberalistik. Implikasinya aturan di bawahnya akan bersifat liberalistik juga. Yang sangatlah tidak cocok dengan kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Hingga muncullah berbagai kebijakan publik yang sangat menyengsarakan rakyat.

Bukankah para pendiri bangsa sudah menitipkan amanat cara hidup berbangsa kita dalam sebuah nilai luhur Pancasila? Ibarat membuat rumah, apakah harus membongkar fondasinya untuk mempercantik sebuah rumah? Jawabannya adalah TIDAK.

Jadi bisa dikatakan bahwa Amandemen UUD 1945 yang terjadi tahun 1998-2002 itu telah membongkar fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan jelas bukan sebuah penyempurnaan. Aturan-aturan yang tidak pro rakyat hingga bentuk NKRI yang dihilangkan menuju bentuk negara federal. Apakah itu yang dinamakan penyempurnaan? Lebih anehnya, setelah amandemen kenapa justru masih memakai nama UUD 1945 (kini disamarkan menjadi UUD NRI 1945), padahal jelas-jelas jika fondasinya berubah, jelas namanya akan menjadi UUD 2002 (sesuai bentuk pengubahan terakhir). Berarti ada sesuatu hal yang hendak disembunyikan. Terlebih bahwa pemakaian frasa ‘UUD 1945’ pada produk UUD hasil amandemen 1998-2002 ini dapat dikatakan sebagai bentuk pemalsuan konstitusi.

Mari kita insyafi bersama-sama wahai anak bangsa. Ketika kita tahu bahwa ada yang tidak benar janganlah dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Tidak ingatkah para pendahulu kita rela mati demi bangsa ini merdeka, hingga kita bisa hidup tanpa kegaduhan senjata api serta bergelimang darah. Kita penerus bangsa sudah diamanatkan untuk menjaga bangsa ini, meneruskan ‘jembatan emas’ kemerdekaan. Ketika UUD 1945 kita ternyata diacak-acak secara tidak bertanggung jawab, maka tugas kita bersama untuk mengembalikan bangsa ini pada arah yang semestinya. Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika adalah otentisitas sekaligus jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jika tidak suka, pilihan bijaknya adalah pindah saja ke negara lain, bukan mengobrak-abrik arah dan tujuan bersama bangsa ini.

(Burhan Efendi)

2 Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: