Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Berapa Banyak Sebenarnya Kekayaan Negara? (II)

Lantas, Berapa Banyak Sebenarnya?

Penjelasan dari sudut peraturan perundang-undangan di atas kiranya belum memuaskan. Kembali pada pertanyaan awal, berapa besar sebenarnya kekayaan negara Indonesia sampai saat ini? Jawaban yang dapat diberikan adalah: wallahua’lam (hanya Tuhan yang tahu)…mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Kekayaan negara Indonesia—terbatas pada kekayaan yang berbentuk barang dan dapat dinyatakan dalam satuan mata uang pun—sampai saat ini belum dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan Pemerintah pada rakyat Indonesia. Jika sedikit lebih memperhatikan penjelasan-penjelasan di atas maka terdapat beberapa alasan.

Pertama, adanya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakibatkan terbitnya PP No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Adanya garis miring “/” dan kata “daerah” di situ—menurut peraturan perundang-undangan—membuat pemerintah pusat tidak dapat melakukan intervensi tanpa adanya ijin dan persetujuan pemerintah daerah. Kedua, adalah kekurangpahaman mengenai konsep akuntansi dalam laporan keuangan yang telat diperiksa oleh BPK-RI. Pada saat ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berusaha agar laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK-RI mendapat kategori “wajar tanpa pengecualian”.

Dalam ilmu akuntansi, laporan keuangan yang telah diperiksa dinilai kewajarannya dalam beberapa kategori, seperti “wajar tanpa pengecualian”, “wajar dengan pengecualian”, “tidak wajar” dan “tidak berpendapat”. Kategori tersebut didasarkan pada perlakuan akuntansi atas akun yang ada pada laporan keuangan. Jika tidak ada perubahan perlakuan akuntansi pada akun tertentu dalam jangka waktu yang cukup panjang, maka dinyatakan bahwa laporan keuangan tersebut “wajar tanpa pengecualian”. Di sisi lain, tidak menjadi masalah jika laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK-RI mendapat pernyataan “wajar dengan pengecualian” apabila dilakukan perubahan perlakuan akuntansi untuk memberikan informasi yang lebih transparan dan akuntabel pada masyarakat.

Alasan lain mengapa sulit sekali memastikan besarnya kekayaan negara adalah banyaknya dana APBN yang masuk ke APBD, baik berupa aset ataupun non-aset. Hal ini menyebabkan sulit didapatkannya keyakinan atas kebenaran/akurasi nilai kekayaan, terutama ketika LKPP disatukan dengan laporan keuangan pemerintah daerah. (LKPD) Masalah-masalah seperti redundansi dan duplikasi laporan kiranya tidak terhindarkan dalam situasi seperti ini. Sekali lagi, meski mungkin tidak pada tempatnya mengkritisi kebijakan nasional, komsep dan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diterapkan kini di Indonesia sepertinya merupakan masalah mendasar dalam pengelolaan kekayaan negara.

Leave a Reply

%d bloggers like this: