Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Berapa Banyak Sebenarnya Kekayaan Negara? (I)

Pengertian Kekayaan Negara

Berapa banyak sebenarnya kekayaan negara Indonesia sampai saat ini? Ini sebenarnya bergantung pada bagaimana istilah “kekayaan negara” itu sendiri dipahami. Pengertian kekayaan negara diberikan oleh UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai berikut. Aset atau barang milik negara/daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan, barang milik negara/daerah adalah seluruh barang tidak bergerak dan barang bergerak dalam pengertian hukum perdata Indonesia, yang dibeli atau diperoleh melalui cara-cara tersebut di atas. Ketentuan tersebut dilaksanakan melalui, antara lain, Peraturan Pemerintah (PP) No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan PP No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 60 (a) “Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumberdaya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.”

Selanjutnya, dalam Kerangka Konseptual akuntansi Pemerintahan paragraf 62-67 ditentukan bahwa aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar (current asset) dan aset nonlancar (noncurrent asset). Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Sedangkan, aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Klasifikasi kekayaan negara dalam bentuk “aset dalam” dikategorikan ke dalam dua kategori besar, yaitu (i) aset lancar, (persediaan) dan (ii) aset tetap, yaitu tanah, bangunan dan gedung, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan kontruksi dalam pengerjaan.

Dari penjelasan di atas, dapatlah dipahami ruang lingkup kekayaan negara dari aspek keuangan. Pada kenyataannya, sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada 1945, baru pada 2007 dimulai inventarisasi dan penilaian yang benar-benar sistematis terhadap seluruh kekayaan negara. Pemicu pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kekayaan negara menyeluruh ini adalah tidak terpenuhinya laporan keuangan pemerintah pusat, (LKPP) sebagaimana diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, (BPK-RI) sebagai laporan keuangan yang wajar. LKPP menjadi tidak wajar karena tidak tersedianya nilai yang wajar atas kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Sampai saat ini nilai kekayaan pemerintah pusat terindentifikasi sekitar Rp 2.000 trilyun—suatu jumlah yang sangat besar dan masih terus memerlukan proses verifikasi dari BPK-RI sampai saat ini.

Leave a Reply

%d bloggers like this: