Monday, November 20Kita mulai dari sini...

Balada Kartu Sakti dan Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia menjadi masalah yang tidak ada ujungnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 1960 sampai tahun 1996 tingkat kemiskinan Indonesia mengalami sebuah penurunan drastis menyentuh angka 11,1%. Tingkat kemiskinan yang menurun ini diakibatkan karena adanya program-program pemerintah yang cukup berhasil mendukung masyarakat desa maupun kota.

Pasca tahun 1996, adanya krisis finansial asia membuat Indonesia yang sedang membangun perekonomian menjadi rusak total, kemiskinan  di Indonesia menjadi melonjak tinggi pada tahun 1998 menjadi sekitar 19,9%. Menjadikan program dan prestasi yang telah dibuat pemerintah pada saat itu luluh lantah seketika.

Seperti yang dilansir oleh viva.co.id pada wawancara eksklusif dengan kepala BPS, Suhariyanto. Mengkritisi sebuah kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia  Suhariyanto memberikan sebuah gambaran kecil yang mengacu akan data statistik BPS.

Persoaalan yang mendasar dari tahun ketahun adalah sebuah akses yang susah dicapai oleh masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai modal, baik itu secara finansial maupun pendidikan.

Membicarakan kemiskinan pemerintah harus mempunyai program unggulan agar tidak hanya mengedepankan kebijakan tentang raskin atau bantuan sosial misalnya. Harus adanya sebuah sentuhan yang lebih dalam melihat perubahan sosial dan budaya semakin kencang diera yang sudah global ini.

Menurut Suhariyanto, pemerintah memang harus bersinergi dengan pemda setempat. melihat pola kemiskinan yang berbeda-beda antar wilaya di Indonesia. “Kebijakannya memang harus berbeda antarwilayah, tidak bisa menerapkan one for all gitu, jadi ketika budget terbatas perlu adanya prioritas, apakah budget ini akan disebar keseluruh provinsi atau dikonsentrasikan ke pedesaan” ujar Suhariyanto.

Pemerintahan era Jokowi memang mempunyai sebuah usulan untuk menanggulangi kemiskinan. Seperti sudah adanya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sejahtera.

Dilansir dari Tribunnews.com Manfaat yang bisa diterima adalah bantuan dana yang diberikan melalui kantor pos dan bank yang ditunjuk. Pemilik Kartu Indonesia Pintar akan menerima uang bantuan pendidikan Rp. 450.000/tahun (siswa SD/sederajat), Rp. 750.000/tahun (siswa SMP/sederajat), dan Rp. 1.000.000/tahun (siswa SMA/sederajat). Pemilik Kartu Indonesia Sehat akan menerima manfaat pembayaran iuran rutin Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp. 19.225 dan sejumlah manfaat pembiayaan kesehatan yang bersifat pendidikan kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit (preventif). Sedangkan pemilik Kartu Keluarga Sejahtera akan menerima bantuan uang Rp. 400.000/2 bulan untuk menambah tabungan keluarga.

Namun pertanyaannya apakah program unggulan Jokowi ini sudah sesuai sasaran dan target? bagaimana semua elemen masyarakat mendapatkan akses untuk beranjak dari kata “kemiskinan”. Apa tiga kebijakan kartu itu mampu mengatasi problematika kemiskinan Indonesia?

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: