Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Arti Penting Pembinaan Wilayah oleh TNI

Suatu entitas, atau kekuatan, atau kekuasaan politik disebut sebagai “negara” (state, staat) ketika ia memiliki (i) klaim efektif atas wilayah tertentu di mana ia berdaulat, (ii) penduduk yang mengakui kedaulatan entitas itu atas mereka—yang berarti tidak ada lagi di dunia ini kekuasaan yang dapat mengatasinya, dan (iii) pemerintahan yang efektif, artinya, memiliki wewenang berdasarkan kedaulatan itu. Selain ketiga syarat tersebut, ada lagi orang yang menambah syarat keempat, yaitu pengakuan dari entitas, atau kekuatan, atau kekuasaan politik yang sejenis—artinya, pengakuan negara lain.

Bagaimana negara Indonesia terbentuk? Dari sudut pandang teori di atas, maka Indonesia kali pertama terbentuk karena terpenuhinya syarat pemerintah itu terlebih dulu. Ini termasuk unik, karena biasanya negara didirikan berdasarkan klaim kebangsaan yang didasarkan atas paham kewilayahan tertentu dipadukan dengan kesamaan ciri antropologis dan linguistik, terkadang agama. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia belum punya keduanya, hanya suatu kepanitiaan yang bernama Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, (PPKI) yang pada hari berikutnya mengesahkan suatu undang-undang dasar, memilih presiden dan wakil presiden, membentuk kabinet, dan membentuk perwakilan-perwakilan “pemerintah pusat” itu di “daerah-daerah,” lengkap dengan suatu cikal-bakal lembaga perwakilan yang ketika itu dinamakan “Komite Nasional Indonesia,” yang juga berkedudukan di “pusat” dan “daerah-daerah.”

Akan tetapi, dalam tahun-tahun pertama kemerdekaan, bahkan mungkin sampai 15 tahun sesudahnya, pemerintahan “daerah-daerah” itu nyatanya sulit efektif karena berbagai gangguan keamanan. Demi menjaga klaim kedaulatan wilayah itulah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) terpanggil untuk membentuk “pemerintahan” juga di daerah-daerah yang diklaim itu, dari mulai wehrkreise, Tentara dan Teritorium sampai kini Komando Daerah Militer dan strukturnya sampai bintara-bintara pembina desa, (babinsa) mengembang dan mengempis sesuai derajat gangguan keamanan. Dahulu bahkan pernah ada juga Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang ikut melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan khususnya di bidang politik dan keamanan dalam negeri.

Kini, terlepas dari satu dua insiden, keamanan dalam negeri sudah sangat kondusif apalagi jika dibandingkan dengan 20 tahun pertama kemerdekaan Indonesia. Pemerintahan daerah sipil sebagaimana dicita-citakan 69 tahun yang lalu pun sudah bekerja efektif dan jauh berkembang dengan dinamikanya sendiri. Meski tidak benar-benar menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan seperti pendahulu-pendahulunya, komando teritorial pun masih eksis sampai hari, dengan tugas mengoordinasikan operasi-operasi strategis, taktis dan teritorial bagi satuan-satuan yang berada di wilayah masing-masing. Jika demikian halnya, masih relevankah, masih urgenkah “pemerintahan militer” di daerah-daerah dewasa ini?

Jelas masih relevan dan urgen! Kedaulatan efektif mungkin sudah tidak menjadi masalah di sebagian besar wilayah negara Republik Indonesia yang sudah dipadati penduduk, misalnya, di daerah-daerah perkotaan dan pedesaaan di sekitarnya. Akan tetapi, masih banyak bagian-bagian dari wilayah negara di mana kedaulatan tidak sepenuhnya efektif—bahkan di beberapa tempat sama-sekali tidak efektif—yaitu wilayah-wilayah perbatasan. Kita tidak akan berbual-bual di sini seberapa tidak efektifnya kedaulatan negara di wilayah-wilayah itu. Intinya, sebagaimana halnya di tahun-tahun awal kemerdekaan ketika kedaulatan di daerah-daerah belum efektif dan TNI turun tangan, sekarang pun sekali lagi TNI terpanggil untuk menegakkan kedaulatan negara di wilayah-wilayah perbatasan itu! (bowo)

Leave a Reply

%d bloggers like this: