Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Anomali atau Ketimpangan Nih Bu Sri?

oleh: Dwi Gema Kumara (Alumni Filsafat UI)

 

Saya langsung tersedak. Tersedak seketika karena begitu kagumnya melihat orang-orang pintar di negeri ini memang begitu pintar. Salah satunya menteri yang katanya kebanggaan saat ini, Sri Mulyani yang disebut Kwik Kian Gie merupakan salah satu kader mafia Berkeley. Dengan segala gudang prestasi di karirnya, satu hal yang membuat saya terkagum adalah keahliannya memilih diksi. Permainan satu kata, namun memiliki dampak opini publik yang fundamental.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa lesunya daya beli masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini merupakan gejala anomali di tengah meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal ketiga tahun ini.

Konsumsi rumah tangga yang 4,93% kami lihat secara hati-hati. Di satu sisi inflasi sangat rendah. Ini ada satu anomali. Ini memang ada indikasi upah di pertanian dan konsumsi yang tidak meningkat. Ini menjadi sesuatu yang perlu dipelajari,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta, Rabu (8/11/2017). Anomali tersebut, kata Sri Mulyani, mengenai pola konsumsi masyarakat yang berubah, atau memang menahan konsumsi khususnya di kelas menengah atas.

“Ini berarti masalah apakah mereka berubah dari sisi pola konsumsi dan perubahan itu belum terekam dari seluruh konsumsi yang dicatat BPS. Itu kami juga mau pahami,” ungkap SM.. (teropongsenayan.com)

Cerdas bukan? Yang dipilihnya adalah kata ‘anomali’. Kata tersebut mempunyai tendensi bahwa sebetulnya kondisi ekonomi nasional baik-baik saja dan seharusnya daya beli masyarakat berjalan normal. Dengan segala bentuk indikator di paragraf sebelumnya yang diungkapkan Bu Menteri (seperti halnya angka konsumsi rumah tangga dan inflasi yang rendah) seharusnya membuat daya beli tidak turun.

Sebagai rakyat biasa dengan segala keterbatasan, mohon ijin untuk memberikan tanggapan untuk saling membangun.

Yang bisa dimaknai lebih dalam lagi dari ungkapan Bu Menteri Keuangan bahwa masalah pemerataan (equity) dan keadilan (justice) lebih sering dihindari oleh ahli-ahli ekonomi kita. Dan hal ini bukanlah suatu fenomena yang aneh dan baru. T.W Hutchinson seorang ekonom Inggris mengakui hal itu pada tahun 1976. Dengan kata lain menggunakan pilihan kata ‘anomali’ adalah pilihan sangat brilian dan intelek untuk menyembunyikan kata ‘ketimpangan’. Padahal jika mau berfikir lebih dalam dan penuh kejujuran, Bu Menteri sebetulnya tahu pula bahwa 50 % kekayaan nasional hanya dikuasai oleh 1% orang saja. Dengan demikian tidak pernah terjadi distribusi pendapatan, jauh dari pemerataan dan keadilan. Ini artinya ketimpangan yang terlalu ekstrim! Saya teringat perkataan John Maynard Keynes yang mengungkapkan bahwa “ketimpangan memang akan selalu ada, tetapi tidak dapat dibiarkan jika ketimpangan itu ekstrim”.

Sehingga saya kurang setuju dengan pendapat Bu Menteri yang berusaha keras menuansakan perubahan pola konsumsi pada masyarakat ekonomi tingkat menengah ke atas adalah faktor dominan. Memang, itu punya posibilitas, tetapi dugaan saya probabilitasnya relatif kecil. Karena pada dasarnya politik ekonomi dengan corak khas neolib yang saat ini ditempuh mengabaikan masalah pemerataan dan keadilan. Ini merupakan penyakit akut sedari awal negara ini dikembangkan. Penyakit akut para ekonom mahzab neolib yang sinis terhadap ekonomi Pancasila dan menganggapnya sebagai ketidakmungkinan.

Dewasa ini di luar perusahaan-perusahaan negara, sektor swasta dengan jelas terbagi dua, yaitu: 1. sektor swasta kecil dan menengah yang berjuang dalam persaingan pasar bebas; dan 2. Swasta kuat yang monopolistik atau oligopolistik. Dengan skema politik ekonomi yang berlaku saat ini tentu yang paling diuntungkan adalah swasta kuat yang monopolistik dan olgopolistik itu. Sehingga tentu tidak akan terjadi distribusi pendapatan di kalangan menengah ke bawah. Kaya makin kaya, miskin makin miskin. Muatan ‘berkeadilan’ dalam pasal 33 UUD 1945 hanya ornamen, yang utama adalah ‘efisiensi’ utuk si pemilik modal besar.

Sampailah kita pada akhir tulisan ini. Sebagian besar ekonom kita terlalu barpatokan pada sistem yang sudah mapan, sehingga malas berfikir lagi. Padahal cita ekonomi politik Indonesia masih jauh dari harapan, diperparah dengan politik ekonomi yang amburadul. Pengangguran kian bertambah dengan tercatatnya 10.000 penganggur baru dengan total 7,04 juta orang (belum yang diluar catatan). Soal pemerataan dan keadilan, bukan karena tidak diajarkan dalam kuliah-kuliah mereka, melainkan karena nyaman melihat anomali, eh.. ketimpangan tepatnya! Karena dengan kondisi daya beli rendah pun, kesejahteraan para pejabat tetap naik.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: