Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Ancaman Ekspansi Asing, Kaji Ulang Amandemen UUD 1945

Kemerdekaan Indonesia memang terjadi semenjak 17 Agustus 1945. Pada saat itu harapan yang muncul adalah Indonesia terbebas dari kolonialisme yang bercokol cukup lama di negara ini. Pada perjalanan perjuangan Indonesia juga memberikan cerminan dan pelajaran bahwa perjuangan yang dilakukan bangsa kita tidak bersifat parsial atau kedaerahan melainkan dengan kekuatan pemuda yang bersatu dari Sabang sampai Marauke yang semakin menguatkan Bhineka Tunggal Ika.

Adanya persatuan yang kuat di Indonesia mengingatkan pada satu sisi yaitu konflik, Hubungan antar keduanya menjadi menari, melihat situasi terkini, baik dalam atau luar negeri,  ranah yang sering menjadi konflik adalah akibat sumber daya alam (SDA).

Seperti yang di katakan oleh Panglima Jendral TNI, Gatot Nurmantyo dalam kuliah umumnya di Universitas Indonesia(17/11/2016),”Antisipasi strategis harus dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia, terutama aparatur pemerintah termasuk di dalamnya jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisain Negara Republik Indonesia (Polri) bahkan semua komponen bangsa harus menyadari dan memahami bermacam tantangan, ancaman yang saat ini berkembang”.

Konflik yang terjadi masih seputar dengan perebutan SDA diberbagai negara. Indonesia mempunyai potensi alam cukup besar untuk menjadi lahan ekspansi asing.

Serangan asing tidak hanya menggunakan metode konvensional, melainkan dengan soft power melalui perubahan aturan dasar negara, maka dari itu seluruh elemen masyarakat harus bersatu dan bersinergi untuk menjaga keselamatan bangsa ini.Kemudian hal yang paling penting adanya dasar negara yang kuat. Dasar negara yang mamapu memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya. Satu-satunya yang mampu menangkis kuatnya arus ekspansi asing adalah UUD 1945.

Ironisnya fondasi negara yang melindungi kita dari berbagai serangan terus mengalami perubahan. Hal tersebut juga sudah diperingatkan oleh Bapak bangsa, Try Sutrisno, Wapres RI ke-6, (merdeka.com, 19/04/2016)

“Harus adanya kajian mendalam terhadap UUD yang telah di amandemen. Bahkan sudah adanya tim yang bernama Komisi Konstitusi yang dipimpin oleh Prof.Dr.Sri Sumantri, mengkaji hal ini semenjak tahun 2002 namun hasilnya masih belum mendapat respon yang positif dari MPR-RI”.

 

(Andi Marauleng)

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: