Monday, November 20Kita mulai dari sini...

Amandemen UUD45, Kuasa Parpol, Hilangnya Musyawarah Mufakat

Pasca reformasi kita dapat melihat dan merasakan bahwa negara ini menjadi negara milik Partai Politik. Asumsi reformasi yang mengira suara rakyat tidak dapat dibeli sehingga memilih sistem pemilu langsung oleh seluruh rakyat, gugur seketika. Karena ternyata suara rakyat sangat mudah dibeli hingga detik-detik menjelang fajar tiba di saat pemilu. Politik Partai yang tak sehat, transaksi kekuasaan oleh uang bukan terjadi pada level elitnya saja, makin menjadi hingga menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan dianggap wajar. Uang negara terbuang sia-sia dengan cara yang katanya ‘paling’ demokratis ini.

Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan mendasar di dalam sistem politik yang cenderung bersifat liberalistik. Pada awal reformasi memang yang kemudian menghasilkan perubahan UUD 1945, memang ada keinginan yang kuat untuk menghasilkan suatu sistem politik yang lebih demokratis. Namun demokrasi tidak dapat bersifat universal. Bentuk operasional teknis demokrasi dapat dijabarkan sesuai dengan kebutuhan dan filosofi bangsa. Di tambah demokrasi bukanlah tujuan bernegara, namun suatu alat mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesat pikir terjadi ketika seolah-olah demokrasi adalah tujuan berbangsa dan bernegara. Para elit politik berpendapat bahwa sistem politik yang lebih demokratis adalah sistem Partai Politik yang terbuka (Multi Partai) dan menggunakan Pemilihan Umum untuk menentukan Wakil Partai di dalam menjalankan pemerintahan.  Implikasinya yaitu semua kebijakan atau keputusan politik negara, hanya ditentukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Pemenang pemilu. Sedihnya, pemahaman ini menjadi sebuah ‘kebenaran’ untuk generasi muda sekarang. Diperparah dengan banyaknya akademisi yang juga sangat sempit memahami nilai demokrasi, yang kecenderungannya mengartikan demokrasi sebagai voting semata dan mengartikan kualitas demokrasi terlihat sejauh mana kuantitas yang memilih.

Hal ini jelas bertentangan dengan Sistem Pemerintahan Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana keputusan Politik tertinggi adalah di MPR yang juga diwakili oleh Wakil dari Golongan-golongan dan utusan dari Daerah-daerah.

Dengan sistem politik yang malah menjadikan negara ini negara partai akibat amandemen UUD 1945, maka cara berdemokrasi khas Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang mengutamakan musyawarah/mufakat menjadi hilang. Semuanya diselesaikan dengan voting.

Hal ini terjadi karena adanya sebuah anggapan bahwa demokrasi yang benar hanyalah demokrasi liberal. Hal ini tentu saja bukti sempitnya memahami arti sebuah demokrasi. Padahal para pendiri NKRI sadar betul bahwa sistem demokrasi Indonesia tidak memilih liberalisme ataupun komunisme.

(Rustam Abdulghany)

Leave a Reply

%d bloggers like this: