Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Akar Permasalahan Bangsa Indonesia Terletak Pada UUDnya.

Oleh :

May Kurniawan S

Ketua Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Komisariat GMNI FHUI)

15unnamedSejak pasca reformasi ditemukan berbagai kebijakan dan produk peraturan perundang-undangan banyak menyimpang dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.  Hal ini dapat ditunjukkan bahwa pada tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pembatalan sebanyak 3.143 peraturan daerah  (perda) bermasalah. Perda yang dibatalkan itu terdiri dari  1.765 pada tingkat Provinsi, 1.276 pada tingkat kabupaten kota dan 111 di tingkat kementerian dalam negeri[1]. Perkembangan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan Indonesia yang dicapai selama ini dikelola tanpa dilandasi oleh fondasi yang telah disepakati yaitu Pancasila dan telah didominasi di luar jati diri kebangsaan kita. Para pejabat negara baik dari tingkat kecamatan hingga kementerian, sudah mulai abai dan kurang mempedulikan aspek ideologis. Pembangunan tanpa ideologi akan hampa, dan ideologi tanpa ada pembangunan akan mati. Itulah yang perlu ditekankan untuk merumuskan masa depan suatu negara yang sedang membangun. Pertanyaan praksisnya ialah bagaimana melakukan perjalanan bangsa kedepan?

Perlu digaris bawahi bahwa kaum pergerakan yang menuntut reformasi mengalami euforia yang berlebihan, sehingga sulit membedakan mana sumber informasi yang benar dan mana sumber informasi yang salah, mana fakta dan mana opini. Hal ini perlu diluruskan kembali bahwa sebelum adanya rezim yang disebut Orde baru, Pancasila telah dan sudah ada sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara telah ditetapkan dan disahkan melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD Republik Indonesia 1945 alenia 4 yang berbunyi:

“…kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunkan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan pernyataan pada alenia 4 UUD 1945 menunjukkan bahwa Pancasila telah menjadi dasar negara.

Dengan dalih proses demokratisasi, para reformis telah mengelabuhi Rakyat Indonesia bahwa mereka justru membuang, mengubur sendiri falsafah dan ideologi NKRI. Demokrasi Indonesia yang semula merupakan demokrasi Pancasila tergantikan oleh demokrasi liberal.[2] Dimulai dengan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebagai akibatnya kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini mengalami masalah besar karena kita hidup dalam suatu sistem yang berbeda dengan jatidiri bangsa Indonesia yakni Pancasila. Namun demikian para reformis masih mengatakan bahwa UUD 1945 yang telah dirubah merupakan UUD NRI 1945, pertanyaannya kenapa tidak saja dikatakan UUD 2002?

Pembukaan UUD 1945 dipertahankan, namun isi batang tubuh yang empat kali diamandemen telah lepas dari ruh dan jiwanya Pancasila sebagai unsur esensial dari pembukaan UUD 1945 yang menjadi filosofi (philosofische grondslag) dasar dari segala hukum dan ideologi Negara.

Sangat jelas terlihat bahwa substansi perubahan pada UUD 1945 yang seharusnya dinamakan UUD 2002, memancarkan dan sangat kental sekali dengan visi liberalisme yang menyimpang dari visi Founding Fathers bangsa Indonesia. Kasus-kasus korupsi, kegaduhan politik nasional, reklamasi, bahkan kegaduhan Ahok merupakan akibat dari UUD 2002 tersebut. Artinya bahwa permasalahan bangsa Indonesia saat ini adalah akibat dari UUD 2002 yang tidak memiliki ruh Pancasila.

Bukan berarti bangsa Indonesia menolak perubahan terhadap UUD 1945, suatu yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Namun yang perlu digaris bawahi adalah modal awal untuk melakukan perubahan yaitu “Pelihara jati diri bangsa Indonesia” artinya segala perubahan harus mengacu dan senafas dengan Pancasila. Dengan kembali ke UUD 1945 dan dilakukan perubahan sesuai nafas dan ruh Pancasila adalah suatu yang harus dilakukan demi menyelamatkan kehidupan Bangsa Indonesia kedepan.

[1]http://nasional.kompas.com/read/2016/06/16/16372801/kemendagri.tegaskan.pembatalan.3.143.perda.sesuai.aturan.

[2] Prof. Kaelan “Liberaliasi Ideologi Negara Pancasila, “Paradigma”, Yogyakarta, 2015.

Leave a Reply

%d bloggers like this: