Monday, November 20Kita mulai dari sini...

Efektikah Desentralisasi Pendidikan Menengah

Pada tahun 2017 akan adanya desentralisasi pendidikan menengah. Kebijakan ini tertera pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pendidikan Menengah (Dikmen) dialihkan dari kewenagan Kabupaten dan Kota ke Provinsi.

Staf Ahli Komisi Nasional Pendidikan, Andreas Tambah mengatakan “desentralisasi Dikmen akan berdampak positif dan negatif. Untuk itu, pemerintah harus membimbing dan mendampingi provinsi yang belum siap hingga benar-benar siap” dilansir dari suarapembaruan.com.

Dalam hal ini, harus ada pendamping, jika daerah belum siap dan tidak disiapkan sebaik mungkin dari sisi kurikulum lokal, manajemen, dan sumber daya alam (SDM) maka dalam tiga tahun pertama akan terjadi kemunduran dan bahkan kegagalan, ujarnya.

Desentralisasi membutuhkan kajian secara mendalam, mengingat metode untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan suatu daerah akan berbeda-beda. Sementara itu kendala lapangan akan dihadapi seperti banyak kepala dinas pendidikan yang blm siap karena tidak adanya pengalaman dalam mengelola pendidikan.

Kepala Bagian Hukum Tata Laksana dan Kerjasama Ditjen Pendidikan Dasar Menengah Kemdikbud, Haryono mengatakan, desentralisasi Dikmen ini berdasarkan data kesiapan. Ada 32 Provinsi yang sudah siap. Ada pun dua provinsi yang belum siap adalah Papua dan Papua Barat.

Peralihan seperti ini membutuhkan waktu lama agar semua daerah memepersiapkan secara matang. tujuan yang seharusnya memberikan kemajuan jangan sampai menjadi bomerang dan malah memjadikan kita negara terbelakang dalam bidang pendidikan.

(Reza Fatur)

Leave a Reply

%d bloggers like this: