Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

212 Membuka Mata Seluruh Masyarakat Indonesia Soal Ini

Aksi pada 4 November 2016 berjalan dengan lancar dan aman. Perlu diapresiasi ketika Pak Presiden, Joko Widodo hadir di tengah masyarakat yang menggelar aksi damai.

Namun ada keprihatinan di hari yang sama ketika pemberitaan sangat ramai dengan ditangkapnya Rachmawati Soekarno Putri berserta beberapa aktivis seperti Sri Bintang Pamungkas dan yang lainnya yang disangkakan terlibat dalam kasus makar akibat ingin mengembalikan UUD 1945.

Hal ini pun mendapat respon dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, seperti yang dilansir sindonews.com (3,12/16) bahwa Prabowo meminta Jokowi agar para aktivis dan tokoh yang ditangkap polisi terkait dengan dugaan makar untuk dibebaskan seluruhnya, karena hal ini dapat mencederai nafas demokrasi bangsa Indonesia.

Dalam hal ini yang perlu dicermati adalah pemerintah juga jajaran kepolisian harus lebih jeli melihat persoalan bangsa Indonesia. Karena mengembalikan UUD 1945 asli adalah mengembalikan arah bangsa. UUD 1945 diciptakan dengan kondisi psikologis yang tanpa pamrih oleh para pendiri bangsa. Kembai ke UUD 45 bukan hal yang belum pernah terjadi. Fakta sejarah bahwa karena situasi politik di Majelis Konstituante pada tahun 1959 di mana banyak kepentingan partai saling tarik ulur politik sehingga gagal menghasilkan sebuah konstitusi baru, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden yang satu itu memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi, menggantikan Sementara Konstitusi 1950 yang berlaku pada waktu itu.

Secara akademik maupun dalam realitasnya, kita dapat banyak melihat bahwa UUD Amandemen 2002 yang namanya masih memakai UUD 1945 membawa banyak kerugian bagi kedaulatan bangsa. Dalam ekonomi contohnya, bagaimana investasi asing yang tidak dikontrol pemerintah (yang banyak mengedepankan efisiensi seperti pada pasal 33 UUD Amandemen) justru menjadikan negara ini sebagai budak asing. Banyak pekerja asing yang masuk ke dalam negeri, sehingga sangat banyak jumlah tenaga terpelajar kita justru malah tidak terpakai. Dalam sistem politik, hilangnya kepercayaan diri dengan sistem yang sudah dibangun para pendiri bangsa sebagai sistem MPR, pasca amandemen kita malah menjadi bangsa dengan cara politik demokrasi gaya Barat.

Artinya ketika kita tahu bahwa negara mulai menyimpang arahnya, kita harus kembali dan melanjutkan peta yang sudah diperjuangkan para pendiri bangsa dan masyarakat Indonesia dengan jembatan kemerdekaan. Bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi mencari apa yang salah, dan apa yang harus segera dilakukan oleh seluruh elemen bangsa. Dari sejarah kita dapat belajar bahwa mengembalikan UUD 1945 Asli adalah mengembalikan kembali cita-cita kehidupan berbangsa kita. Jika kebutuhan bangsa hari-hari ini banyak yang belum tertera, maka dibuatlah adendum yang tidak boleh menyimpang dari UUD 1945. Yang semuanya itu dilakukan semata-mata menuju cita-cita luhur dalam Pancasila.

Aksi 212 dan segala hal yang terjadi pada hari itu telah membuka mata masyarakat seluruh Indonesia, ternyata ada masalah yang menjadi akar persoalan bangsa yang tengah bertubi datang yaitu akibat Kontitusi pasca amandemen. dan tugas Pemerintah juga seluruh masyarakat Indonesia untuk mengawal kembali arah bangsa Indonesia sesuai dengan UUD 1945 yang Asli.

(Muhammad Soekarno Hatta)

Leave a Reply

%d bloggers like this: